Kejati Sumatera Utara Telah Periksa Empat Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Alih Fungsi Hutan Suaka Margasatwa Langkat

Medan, Sumatera Utrara - Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi alih fungsi hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.

Kepala Kejati Sumut Idianto, diwakili Kasi Penkum Yos ATarigan ketika dikonfirmasi, Minggu, membenarkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi korupsi alih fungsi hutan suaka margasatwa, dari tujuh orang saksi yang dipanggil.

Yos menyebutkan, empat orang saksi itu dimintai keterangan terkait dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, di Kejati Sumut pada Selasa, (21/6/2022) lalu.

"Keempat saksi itu, N (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat tahun 2009-2012), SGT (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat tahun 2013), RM (mantan Kasi Kantor Pertanahan Langkat), dan R (mantan karyawan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit," ujarnya pula.

Kasi Penkum menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi hutan bakau suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, dan membawa beberapa dokumen, berkas, file dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti.

Penyidik Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare.

Berdasarkan temuan di lapangan ada sebanyak 28.000 batang pohon sawit tumbuh di atas kawasan hutan margasatwa dan telah terbit 60 sertifikat hak milik atas nama perorangan.

Modusnya menggunakan koperasi petani, seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit, ternyata lahan hanya dikuasai satu orang yang diduga mafia tanah.

​​​​​​​Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura,Kabupaten Langkat, serta melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium. (ant/ade)