Penghentian Perkara Meningkat, Jaksa Agung Minta Kejaksaan di Kepri Pastikan Tidak Terjadi Tindakan ‘Transaksional’

Tanjungpinang, Kepri - Jaksa Agung ST Burhanudin meminta jajaran Kejaksaan di Kepri untuk selalu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice/RJ). Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung saat melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kepri, Jumat (7/10/2022).

Menurut Jaksa Agung ST Burhanudin, dari data penghentian perkara di Kepri meningkat signifikan. Tahun 2020 tercatat 2 perkara, kemudian 6 perkara pada tahun 2021, serta 17 perkara tercatat hingga 26 September 2022.

"Saya harap Aspidum dan para Kasi Pidum untuk dapat mengoptimalkan lagi penggunaan wewenang RJ ini, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk selalu melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya, serta pastikan tidak terjadi tindakan ‘transaksional’ di dalamnya yang dapat menodai kewenangan tersebut,” ujar Jaksa Agung.

Lebih lanjut, Jaksa Agung mengatakan, kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) telah menjadi primadona di tengah masyarakat. "RJ telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, karena Kejaksaan dianggap mampu menghadirkan penegakan hukum yang humanis dan berkemanfaatan,” lanjutnya.

Selain itu, di hadapan jajaran Kejaksaan di Kepri, Jaksa Agung juga menyampaikan penerapan regulasi hukum pidana, untuk lebih memberikan efek jera seperti tindak pidana human trafficking dan illegal fishing.

Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan mafia pelabuhan, Jaksa Agung meminta jajaran intel melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara.

Baca Juga

Kasus Amsal Buka Borok Penegakan Hukum, DPR Yakin Banyak “Amsal Lain” yang Belum Terungkap

“Cermati praktik mafia pelabuhan yang berpotensi menghambat investasi dan lalu lintas perdagangan dalam negeri melalui ekspor impor, yang berimplikasi terhadap terhambatnya perekonomian dan pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” jelas Jaksa Agung.

Terkait penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah sebagai imbas kenaikan harga BBM, Jaksa Agung memerintahkan jajaran kejaksaan di Kepri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

"Saya perintahkan kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) dan jajaran Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) untuk segera melakukan koordinasi dan membentuk tim pendampingan hukum guna mengakselerasi penggunaan belanja tidak terduga tersebut,” tegas Jaksa Agung. (ksh/wna)