Pengamat Sebut Politik Identitas Masih Akan Dipakai pada Pilpres 2024

Sleman, tvOnenews.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wawan Mas'udi menyebut politik identitas masih akan dipakai pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Politik identitas akan digunakan sebagai strategi sekaligus senjata pamungkas.

"Kalau saya melihat, politik identitas nampaknya masih akan dipakai menjadi sebuah skenario atau strategi, cuma apakah akan diaktifkan atau tidak nanti melihat perkembangan," kata Wawan dalam diskusi publik di Kampus Terpadu UII, Sleman, Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).

Dalam diskusi bertema "Apakah politik identitas masih relevan dalam kampanye pemilu 2024 di media sosial?" dijelaskan Wawan, dirinya yakin semua calon pasti sudah menyiapkan strategi program untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Utamanya strategi program yang dilihat baik oleh publik.

Sementara strategi politik identitas akan menjadi senjata pamungkas apabila strategi program dianggap kurang berhasil mengeruk massa.

"Nanti dilihat strategi program ini akan memberi keyakinan politik atau tidak, begitu tidak cukup mereka pasti akan menyasar ceruk massa tertentu yang memang akan sangat teryakinkan jika politik identitas ini tereksploitasi," ungkapnya.

Wawan menyampaikan, penggunaan identitas sebagai bagian dari politik sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan berhubungan dengan pembentukan negara modern.

Baca Juga

KPK Temukan Dugaan Suap ke Penyelenggara Pemilu, Ada Upaya Manipulasi Suara

Ia mencontohkan, saat awal pertama Indonesia berdiri juga menggunakan politik identitas. Akan tetapi politik identitas zaman dahulu dengan sekarang sudah mengalami pergeseran makna.

"Dulu digunakan sebagai alat perjuangan. Kalau sekarang politik identitas digunakan untuk merebut dan mencari kekuasaan. Nah bahayanya sebenarnya di sini," urai Dekan Fisipol UGM tersebut.

Lebih lanjut Wawan menerangkan, di negara kita kerap menggunakan pola singel majotarian dalam konteks politik elektoral. Artinya, siapapun yang memenangkan 50 persen plus 1 suara akan memiliki legitimasi menjadi pemimpin politik.

"Dalam situasi seperti ini, penggunaan politik identitas sangat critical karena selisih suara orang ini kan cukup sedikit apalagi nanti dua putaran dan kemudian dua calon, jangankan 1-2 persen, satu suara akan jadi penentu kemenangan," paparnya.

Sementara itu, Rektor UII Fathul Wahid mengatakan politik identitas sudah mewarnai diskusi di Indonesia sejak pertengahan hingga akhir 1990an. Hal itu diketahui dari pelacakan dokumen dan artikel ilmiah yang terindeks dengan Google.