Soal Pendirian Rumah Ibadah dan Perseteruan PKB dengan PBNU, Begini Saran Wapres Ma'ruf Amin

Bantul, tvOnenews.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar tak asal-asalan menghapus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk pendirian rumah ibadah.

Sebab, aturan pendirian rumah ibadah berdasarkan kesepakatan dari para majelis agama. Serta dibuat bersama Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri (Kemenag).

"Sebenarnya Menteri Agama (Menag) juga tidak boleh corat-coret begitu saja. Sebab, prosesnya tidak begitu saja terjadi," kata Ma'ruf disela kunjungan kerjanya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Disampaikannya, kesepakatan mengenai pendirian rumah ibadah dibuat selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. 

Dari hasil pertemuan itu, maka terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menag dan Mendagri.

"Jadi ada Asbabun Nuzulnya, mengapa peraturan itu ada. Bukan kesepakatan itu dihapus begitu saja, corat coret begitu saja. Saya kira, itu harus dilihat dulu untuk apa, kenapa terjadi peraturan itu, ada sebab-sebabnya dan untuk apa peraturan itu dibuat dan mendengar banyak pendapat dari mereka yang terlibat pada waktu itu," tuturnya.

Baca Juga

Lebih dari 1.200 Orang Mahasiswa UAD Diwisuda, Haedar Nashir: Wisuda Harus Menjadi Perekat Relasi

Sedangkan terkait permintaan dirinya untuk menjadi penengah dalam perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ma'ruf Amin mengaku bersedia menjadi juru damai di antara mereka.

"Kalau keinginan mereka untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mendamaikan dengan tulus, dengan ikhlas, saya tentu sangat bersedia," ucapnya.

Sebaliknya, ia tak bersedia jika kehadirannya untuk menjadi senjata melawan kubu lainnya.

"Kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satunya, saya tidak bersedia," tegasnya. (scp/buz)