Ratusan Ijazah Siswa Ditahan Sekolah, Pemda DIY Upayakan Lunasi Biaya Tunggakan untuk Pembebasan

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengupayakan pelunasan biaya tunggakan siswa untuk pembebasan ijazah yang ditahan oleh sekolah. 

Setidaknya ada ratusan ijazah siswa di DIY yang masih ditahan di sekolah. Ini disebabkan orang tua siswa belum melunasi tunggakan bayaran pendidikan anaknya. Kebanyakan, kasus penahanan ijazah terjadi di sekolah swasta. 

"Ada 500-an sekian itu (penyelesaiannya) yang bertahap. Pasti akan kita tangani, jangan khawatir. Itu mayoritas (sekolah) swasta," kata Beny Suharsono, Sekretaris Daerah DIY ditemui usai rapat koordinasi di Polda DIY, Jumat (1/11/2024).

Dia juga meminta sekolah swasta yang menahan ijazah siswanya segera melapor agar bisa segera ditangani oleh Pemda DIY.

"Kita butuh dukungan dari (sekolah) swasta segera informasikan," ucap Beny. 

Begitu pula dengan sekolah negeri apabila masih menahan ijazah siswanya agar segera melapor ke dinas terkait. 

Baca Juga

DPRD Kota Yoyakarta Cek Ke TKP Kekerasan Seksual Anak, Keluarga Korban Minta Keadilan, Restitusi dan Sanksi Sosial bagi Pelaku

Pada 10 Oktober 2024, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) menerima ratusan aduan terkait penahanan ijazah yang terjadi sejak tahun ajaran 2011 dan jumlahnya dimungkinkan bisa bertambah.

"Secara kumulatif sejak 2011, kami telah menerima 260-an aduan untuk jenjang SMA/SMK baik negeri maupun swasta serta MAN," ungkap Aris, perwakilan AMPPY.

Ia melanjutkan, aduan tersebut disampaikan oleh wali murid dari berbagai sekolah yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Penahanan ijazah terjadi karena wali murid belum sanggup melunasi pembayaran setelah anaknya lulus dari sekolah tersebut.

Pada 30 Oktober 2024, sejumlah wali murid mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY untuk menyampaikan aduan penahanan 278 ijazah. Penahanan ijazah itu terdapat di SMP, SMA dan SMK yang tersebar di DIY.

"Kalau sekolahnya (berapa) belum tahu, tapi, ada 278 anak. Itu tersebar (kabupaten/kota)," kata Budhi Masturi, Kepala ORI DIY. 

Menurutnya, laporan ini paling masif yang diterima ORI DIY. Ke depan, langkah ORI DIY segera berkoordinasi ke kepala dinas maupun sekolah terkait. (scp/dan)