Geruduk Kantor DPRD DIY, Pelaku UMKM di Yogyakarta Minta Penghapusan Kredit Macet Imbas Aset Dilelang Bank

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Yogyakarta menggeruduk kantor DPRD DIY, Selasa (12/11/2024). Kedatangan mereka dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan untuk mendorong legislatif dalam memperjuangkan penghapusan kredit macet yang dialami oleh pelaku UMKM di daerah ini. 

"Kami harap DPRD DIY bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur atau DPR untuk memperjuangkan ini (penghapusan kredit macet)." kata Prasetyo Atmo Sutejo, Ketua Komunitas UMKM DIY ditemui di sela aksi.

"Kredit macet juga karena dampak pandemi covid-19 yang mana saat itu, pemerintah menerapkan kebijakan UMKM tidak boleh berjualan karena ada pembatasan dan kami patuh. Otomatis perputaran ekonomi ambruk," lanjutnya.

Disampaikannya, penghapusan kredit macet ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM yang telah ditandatangani oleh Presiden, Prabowo Subianto.

Menurutnya, peraturan tersebut memberikan angin segar bagi pelaku UMKM. Sekarang ini, masalah yang hadapi pelaku UMKM adalah menghadapi penyitaan aset imbas mereka tidak bisa melakukan pembayaran kredit. Ditambah, penyitaan terhadap jaminan aset saat ini bersifat tertutup. 

"Kadang-kadang pemilik jaminan tidak dikasih tahu. Namun, tahu-tahu (aset) sudah berganti nama. Apalagi, aset itu dilelang dengan harga rendah yang seharga Rp 1,5 Miliar hanya laku Rp 500 juta. Juga kadang jangka waktu belum selesai aset sudah dilelang, misalnya kreditnya untuk jangka waktu 5 tahun sampai 2030 itu kan belum selesai namun sekarang sudah dilelang," ucap Prasetyo.

Baca Juga

Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Selasa 10 November 2026: Terjauh Hanya Bayar Rp8 Ribu

Ia menilai adanya penyitaan aset akan memiskinkan pelaku UMKM yang akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Padahal, 98 persen penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM.

Di DIY, tercatat ada kurang lebih 50 aset milik pelaku UMKM yang disita. Aset yang dijaminkan oleh perbankan baik himbara maupun swasta bermacam-macam namun kebanyakan berupa rumah dan tanah.

Di lokasi yang sama, Anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia menyampaikan, pihaknya bersama jajaran legislatif akan merapatkan persoalan ini untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelaku UMKM sebagai penyangga ekonomi Indonesia. Pihaknya sebagai wakil rakyat menjembatani agar tidak ada lagi rakyat yang menderita.