Wali Kota Yogyakarta Terpilih Hasto Wardoyo Sebut Banyak Ibu Hamil dan Balita Kurang Protein Hewani

Yogyakarta, tvOnenews.com - Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo menyebut, ibu hamil dan balita saat ini masih banyak yang kekurangan protein hewani. 

Karena itu, pihaknya akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Yogyakarta utamanya terkait kualitas makanannya.

"Selain petunjuk pelaksanaan (jutlak) dan petunjuk teknis (juknis) harus kita ikuti yang kedua masalah makan bergizi akan fokus ke efektif dan efisiennya," kata Hasto usai acara penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta terpilih 2024, Kamis (9/1/2025).

Mantan Kepala BKKBN RI menyampaikan bahwa ibu hamil dan balita saat ini masih banyak yang kekurangan protein hewani. Asupan protein hewani khususnya DHA, Omega 3 tersebut terkandung dalam ikan dan telur. 

Menurutnya, program ini tidak begitu bermanfaat bila makan bergizi yang diberikan kepada sasaran tidak mengandung protein hewani tersebut.

"Jika dikasih daging sapi dan kambing tapi tidak dikasih telur atau ikan kurang bermanfaat bagi ibu hamil dan balita yang otaknya masih berkembang," ucap Hasto.

Baca Juga

BPS DIY Jelaskan DTSEN dan Desil: Data Dinamis, Bukan Label Kemiskinan

Dengan demikian, pihaknya akan lebih memprioritaskan makan bergizi untuk sumber daya manusia yang masih bisa tumbuh dan berkembang. Terlebih, program ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit.

Ditanya soal kesiapan dapur untuk produksi MBG, Hasto mengungkap banyak cara yang bisa dilakukan untuk memecahkan persoalan tersebut.

"Asalkan sesuai jutlak dan juknis, saya kira tidak kekurangan cara apakah nanti bisa pakai ibu-ibu PKK atau semua kelompok yang kita punya seperti UMKM," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengaku, belum mengetahui jadwal pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta. 

"Saya belum tahu (kapan pelaksanaan MBG) sampai hari ini. Tapi memang Kota Yogyakarta belum didawuhi (red: diperintah) berjalan. Yang pasti, kita sudah siap untuk menerima kebijakan pemerintah pusat," kata Sugeng. (scp/buz)