Polemik Royalti Masih Bergulir, Sebagian Coffee Shop Hingga Restoran di Yogyakarta Sepakat Stop Putar Lagu

Yogyakarta, tvOnenews.com - Polemik royalti lagu masih menjadi sorotan publik belakangan terakhir ini. Fenomena ini membuat sejumlah kafe maupun restoran memilih untuk berhenti memutar lagu karena khawatir dikenakan kewajiban membayar royalti.

Satu di antaranya coffee shop di Yogyakarta. Selain tidak memutar lagu, pemilik coffee shop memilih agar pelanggannya mendengarkan suara alam secara alami, mengingat usahanya berada di lokasi pedesaan.

"Kita memilih tak memutar lagu-lagu itu. Kami memiliki suara pyur dari alam, bukan rekaman karena lokasi (coffee shop) kita di pedesaan," kata Hendra Nurdiansyah, seorang pemilik coffee shop di Kabupaten Bantul, Senin (11/8/2025).

Ia melanjukan, pemilik coffe shop sadar terkait dengan hak cipta. Langkah serupa juga dilakukan oleh Rifkyanto Putro, pemilik coffee shop di Kota Yogyakarta.

"Alternartif gak ada musik sejak Juli. Dari awal konsep coffe shop juga tidak ada lagu jadi (pemesanannya) take away," ucap Rifky.

Hingga saat ini, Rifky juga mengaku belum mendapat sosialiasi termasuk skema pembayaran royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

Baca Juga

DPRD Kota Yoyakarta Cek Ke TKP Kekerasan Seksual Anak, Keluarga Korban Minta Keadilan, Restitusi dan Sanksi Sosial bagi Pelaku

"Coffee shop di pusat mungkin sudah ya, tapi kalau disini (Yogyakarta) belum ada. Praktiknya seperti apa belum tahu, termasuk pembayarannya," kata dia.

Selain coffee shop, sebagian restoran di bawah naungan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta sepakat untuk tidak memutar lagu di tempat usahanya. Hal ini untuk menghindari masalah hukum.

"Kita telah menyepakati tidak mutar lagu, kecuali restoran yang bisa bayar royalti. Jadi, sensasi suasananya kayak di kuburan," kata Deddy Pranowo Eryono, Ketua PHRI DIY.

Namun, Deddy meminta agar ada sosialisasi lebih dulu terkait kebijakan royalti ini. Karena pada dasarnya, PHRI DI Yogyakarta tetap patuh dengan aturan yang ada. Meskipun saat ini, daya beli masyarakat rendah dan pemilik restoran masih dikenai beban pajak. (scp/buz)