Emak-emak di Yogyakarta Turun ke Jalan Bawa Perabotan Masak, Resah Kasus Keracunan MBG Menimpa Anak

"Kita ingin membuktikkan bahwa ibu-ibu juga punya suara yang cukup signifikan untuk didengar oleh pemerintah," harapnya.

Senada dengan Angelina, Kalis Mardiasih meminta pemerintah mengevaluasi program MBG agar tidak sentralistrik atau dimonopoli oleh BGN. Karena selama ini, pemerintah daerah sebenarnya sudah punya program-program unggulan dalam pemenuhan gizi anak bekerjasama dengan Kemenkes, Dinkes dan kader posyandu.

Juga tidak militeristik yang mana pejabat struktur MBG diisi sebagian besar laki-laki yang selama ini tidak pernah menyiapkan gizi anak-anaknya di rumah. 

"Urusan pemenuhan gizi anak kembali kolektif kepada komunitas daerah," ucapnya.

Kalis juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah agar menelusuri kasus keracunan MBG sesuai dengan prosedur Undang-Undang Kesehatan. 

"Selama ini, biaya pengobatan setelah murid-murid itu keracunan menggunakan biaya pribadi dari orang tua. Padahal yang bikin mereka sakit keracunan adalah penyelenggara negara," pungkasnya. (scp/buz)

Baca Juga

Komisi X DPR: MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan, Justru Ada Tambahan Rp181 Triliun