Penasihat Hukum Ungkap Pihak Keluarga akan Hadiri Pertemuan Bersama Komisi 13 DPR RI Bahas Soal Kematian Arya Daru

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pensihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menyampaikan perkembangan terbaru dari proses hukum yang mereka tempuh dalam mengungkap kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tersebut.

Hal ini dilakukan agar sejumlah kejanggalan dari kematian Arya Daru dapat terungkap secara terang-benderang.

Dalam waktu dekat, pihak keluarga didampingi penasihat hukumnya akan menghadiri pertemuan dengan Komisi 13 DPR RI untuk membahas hal ini.

"Pada tanggal 30 September, pihak keluarga dan kami (penasihat hukum) akan menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI yang membawahi Hak Asasi Manusia (HAM)," ungkap Nicholay Aprilindo kepada awak media di Yogyakarta, Sabtu (27/9/2025).

Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Kapolri, Menteri Luar Negeri, serta DPR RI, dalam hal ini Komisi 1 dan 3.

Hasilnya, pihaknya mendapat tanggapan positif dari Kemenlu. Pihak Kemenlu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan karena kasus ini menyangkut staf atau diplomatnya.

Baca Juga

Aliansi BEM Persatuan se-DKI Rilis 5 Sikap: Dorong AMPB Kedepankan Dialog

"Menteri luar negeri seperti yang saya sampaikan tadi, sangat berteri makasih dengan kehadiran penasihat hukum untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menindaklanjutinya bersama pihak kepolisian," ucap Nicholay.

Selanjutnya, pihaknya juga mendapat informasi bahwa Kapolri sudah mendisposisikan ke Kabareskrim untuk menangani kasus ini.

"Ada pernyataan kemarin dari seorang diresktur di Bareskrim yang menyatakan bahwa pihak Mabes Polri akan memberikan atensi pihak Polda untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengungkapan kasus misteri kematian Arya Daru," ungkapnya.

Dengan demikian, ia bersama pihak keluarga berharap pengungkapan kasus ini bisa dilakukan oleh Mabes Polri dari yang semula ditangani oleh Polda Metro Jaya.

"Harapan saya bersama keluarga, baik istri, orang tua, mertua agar ditarik oleh Bareskrim Mabes Polri biar lebih komprehensif," pungkasnya. (scp/ard)