Carut Marut Implementasi Program MBG: Perlu Re-orientasi Segmenting Hingga Keterlibatan Orang Berkompeten

Sleman, tvOnenews.com - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia mengungkap, perlunya pemerintah melakukan reorientasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini lantaran program yang mulanya dirancang untuk memperbaiki gizi anak di Indonesia, namun belakangan terakhir ini menimbulkan persoalan yakni insiden kericunan di sejumlah sekolah.

"(Program MBG) Harus ada perbaikan secara orientasi. Saya sebenarnya sepakat MBG itu hadir. Persoalannya adalah MBG ini bukan untuk semua," kata Alfath, Senin (29/9/2025).

Maka dari itu, implementasi program MBG perlu mempertimbangkan aspek Segmentasi, Penargetan dan Pemosisian (STP).

"Segmenting, Targeting dan Positioningnya jelas. Siapa sih segmen dari program ini? Wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Kemudian, mereka yang sulit mendapatkan akses terhadap makanan bergizi. Lalu targetnya siapa? Masyarakat, kelas menengah ke bawah," tutur Alfath.

Dia menilai, tidak tepat bila program MBG juga menyasar kalangan tingkat atas. Sebab, mereka dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya dengan lebih terjamin.

Baca Juga

Mendag Bantah MBG Picu Kenaikan Harga Daging Ayam di Pasaran

"Kalau kalangan ke atas, orang tuanya udah bisa ngebeliin pediasure complete. Terus makanannya di tempat-tempat yang lebih bergizi dan porsinya juga enggak tempe kalau enggak telur," ucapnya.

Di sisi lain, Alfath juga menekankan pentingnya menempatkan orang-orang yang berkompeten. Contohnya, dalam mengelola Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kita punya banyak orang-orang yang ahli. Tapi kenapa jenderal-jenderal yang sudah pensiun, yang memang seharusnya sudah beristirahat di rumah diminta untuk menduduki posisi-posisi strategis di jabatan sipil. Kemudian kita cek kepala dapurnya siapa," ungkapnya. 

Selain itu, perlu kajian dalam perhitungan anggaran untuk satu porsi MBG sebesar Rp 15.000. Terakhir, soal political will atau kemauan politik dari Presiden untuk mengawal program MBG hingga ke tingkat bawah. (scp/buz)