Pemda DIY Salurkan Living Cost 6 Bulan untuk Ribuan Mahasiswa Aceh dan Sumatera, Dapat Rp300 ribu per Bulan

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta menyalurkan bantuan biaya hidup atau living cost kepada ribuan mahasiswa asal Aceh dan Sumatera yang sedang menempuh pendidikan di daerah ini.

Bantuan tersebut diberikan selama enam bulan dengan nominal Rp300 ribu per bulan untuk setiap mahasiswa.

"Setidaknya ada 1.296 mahasiswa yang menerima bantuan living cost hari ini. Mereka berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Setiap mahasiswa penerima manfaat mendapat Rp300 ribu per bulan," tutur Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat penyaluran simbolis kepada 30 perwakilan mahasiswa di Bangsal Kepatihan, Senin (22/12/2025).

Raja Keraton Yogyakarta menyampaikan, bantuan diberikan guna memastikan proses pendidikan mahasiswa dari wilayah terdampak tidak terputus akibat kendala finansial dari daerah asal.

Dijelaskannya, pemberian bantuan ini juga bagian dari tradisi kemanusiaan yang dirintis oleh Sang Ayah, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dahulu, saat peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat meletus, banyak mahasiswa dari wilayah tersebut di Yogyakarta yang terputus akses kiriman dananya, sehingga seluruh biaya hidup mereka kemudian ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah DIY.

Baca Juga

Akhir Manis Perjuangan Mbah Tupon Korban Mafia Tanah di Bantul, Dua Sertifikatnya Kembali ke Tangan

Tradisi serupa juga pernah dilakukan Pemda DIY saat menangani mahasiswa asal Papua dan wilayah lainnya yang tertimpa musibah.

"Kami berpartisipasi agar tujuan mereka datang ke Jogja untuk belajar itu tidak putus di tengah jalan. Nyatanya, dari pengalaman yang ada, semua bisa menyelesaikan pendidikannya karena beban itu kita tanggung bersama," lanjut Sri Sultan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti membeberkan proses operasional di balik penyaluran bantuan ini. Selain bantuan tunai, Pemda DIY juga memastikan adanya relaksasi biaya kuliah hingga bantuan logistik asrama.

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo pun turut mengapresiasi kerja cepat 52 perguruan tinggi yang membantu proses validasi data hanya dalam waktu singkat. Proses cleansing data menjadi krusial agar bantuan tepat sasaran dan memenuhi syarat administrasi perbankan.

"Kami sempat melakukan cut-off data pada Jumat lalu. Awalnya kami mendata berdasarkan NIM, namun karena penyaluran melalui rekening BPD DIY membutuhkan NIK, kami bekerja lembur dua hari untuk melengkapinya agar bantuan bisa segera cair," ujar Ni Made.