Sampah Mengepung Kota Yogyakarta, Waspada Jadi Sumber Penyakit

Yogyakarta, DIY - Akibat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang ditutup beberapa hari ini, warga di Kota Yogyakarta harus menghadapi bau tak sedap sampah. Selain bau sampah yang mengepung kota tersebut dikhawatirkan bisa berpotensi menjadi sumber penyakit.

Kepala Dinas Linkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan, karena depo sampah tidak mampu menanpung lagi, beberapa hari ini terpaksa armada truk pengangkut sampah berhenti beroperasi dan diparkir di kantor DLH Kota Yogyakarta.

" Rata-rata volume sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta mencapai sekitar 370 ton dan sebanyak 260 ton di antaranya dibuang ke TPA Piyungan," ungkap Sugeng.

Sejumlah langlah juga telah dilakukan DLH untuk mengantisipasi berbagai persoalan sampah.

" Pertama mengamankan TPS kita semprot disinfektan dan sampah tidak ke jalan, siapkan dua armada TPS Nitikan untuk menampung sampah disitu, menyiapkan lahan untuk menampung sementara, juga berkoordinasi dengan berbagai pihak," ungkapnya.

Tumpukan sampah juga menimbulkan persoalan potensi pemyakit. Sugeng menyebutkan jika sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai kompos namun sampah yang menumpuk saat ini juga bisa menimbulkan potensi sumber penyakit.

" Ya sampah itu ada plus minusnya. Jika sampah organik sebenarnya bisa kita olah sebagai pupuk kompos, tapi kalo terlalu lama dan bercampur dengan sampah lain ya menimbulkan potensi pemyakit dll," pungkasnya.

Seperti diketahui warga di sekitar kawasan TPST memblokade TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta, karena kesal dengan dampak yang mereka rasakan dari pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Namun akhirnya warga menemukan kata sepakat dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penanganan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kalurahan Sitimulyo, bersedia akan kembali membuka akses masuk ke lokasi TPST Piyungan pada Kamis (12/5/2020) pagi ini, setelah diblokade sejak Sabtu (7/5/2022) lalu.

Kesepakatan ini dicapai setelah perwakilan warga khususnya Dusun Banyakan 1-3 dan Dusun Ngablak, melakukan pertemuan dengan Pemda DIY, pada Rabu (11/5/2022) siang di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. (Nur/Buz)