Cerita Warga Kota Yogyakarta, BPJS Kesehatan Nonaktif Hambat Rujukan Kontrol Penyakit Dalam dan Fisioterapi
- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Yogyakarta, tvOnenews.com - Hingga hari ini, masyarakat di Kota Yogyakarta masih memadati layanan BPJS Kesehatan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balaikota setempat.
Kedatangan mereka tak lain untuk reaktivasi kepesertan jaminan kesehatannya yang dinonaktifkan oleh pemerintah.
Salah satunya Maryati, warga Mergangsan. Sebelumnya, ia telah dibuat kaget karena rencana kontrol di dua poli yakni penyakit dalam dan fisioterapinya terhambat akibat status keanggotaan BPJS Kesehatannya yang tiba-tiba nonaktif.
Dengan ditemani sang anak, perempuan berusia 69 tahun tersebut datang ke layanan BPJS Kesehatan yang tersedia MPP Balaikota Yogyakarta untuk reaktivasi.
Namun setibanya di MPP sekitar pukul 13.00 WIB, ia sudah mendapat nomor antrean 272. Akan tetapi, ia sabar menunggu hingga gilirannya dipanggil tiba.
"Tadi sampai disini habis Zuhur, itu saya dapat nomor antrean 272. Ya antre kurang lebih 1,5 jam baru dipanggil," ucap Maryati saat ditemui di lokasi, Kamis (12/2/2026).
Baginya, kartu BPJS tersebut sangat penting untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Mengingat, dirinya memiliki riwayat penyakit serius yang mengharuskannya kontrol rutin di poli penyakit dalam.
"BPJS bagi saya penting banget. Karena saya kira awalnya batu empedu ternyata divonis tuberkulosis (TB) usus. Sehingga harus kontrol rutin setiap bulan," kata dia.
Bahkan pasca operasi, dirinya masih harus menjalani pengobatan selama sembilan bulan.
Selain itu, dia juga mengaku BPJS tersebut digunakan untuk pemeriksaan fisioterapi yang mana harus beberapa kali kontrol dalam satu bulan.
"Kadang sebulan 3 kali, kadang sebulan 2 kali. Kalau gak pakai BPJS, bayarnya mahal," ungkapnya.
Per Minggu (1/2/2026), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mencatat ada sekitar 21 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayahnya dalam status nonaktif.
Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan, puluhan ribu peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan rata-rata yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Status kepesertaan nonaktif diketahui saat pasien datang berobat ke rumah sakit, namun tidak bisa digunakan.
"Karena ternyata tidak aktif kemudian mereka menanyakan ke penyelenggara jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Pada saat itu, kami pun mengaktifkan kalau memang menjadi kriteria, termasuk yang bisa dibayari oleh JKN PBI APBD," kata Emma, Jumat (6/2/2026).
Untuk reaktivasi kepesertaan, pemerintah membuat kebijakan yakni mendahulukan pasien dengan penyakit kronis. Kebijakan ini diambil karena terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI. (scp/buz)
Load more