Prihatin, Akibat Pandemi Covid-19 Jumlah Pengangguran di Sleman Meningkat

Sleman, DIY - Jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan. Peningkatan terjadi karena banyak karyawan yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Sutiasih mengatakan angka pengangguran tahun 2019 sebesar 27.508 orang atau sekitar 3,98 persen. Sedangkan tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 5,09 persen atau sebesar 35.843 jiwa.

"Sehingga dari tahun 2019 ke tahun 2020 naiknya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 1,11 persen atau sebanyak 8.335 orang," katanya di komplek Pemda Sleman, Selasa (12/10).

Sementara itu pada tahun 2021 ini, ada ratusan karyawan yang terpaksa dirumahkan atau terkena PHK akibat pandemi Covid-19.

"Tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 383 orang dan yang ter-PHK sebanyak 202 orang, data itu kami dapatkan dari pendataan melalui google form yang kemudian dilaporkan oleh perusahaan kepada kami sampai 8 Oktober 2021," jelasnya.

Sutiasih menjelaskan, selama pandemi Covid-19 pihaknya juga menerima laporan 24 kasus perselisihan hubungan industrial. Dari jumlah itu, 23 diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan 1 kasus lainnya masih dalam proses.

"Kebanyakan dikarenakan PHK, menuntut pessngon dan mengaku ke kami terus kami undang bersama. Ada yang selesai dengan kesepakatan, ada yang tidak selesai lalu kami keluarkan anjuran yang sesuai dengan aturan," bebernya.

Sementara itu, saat ini masih banyak perusahaan yang belum menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Baru sekitar 34,1 persen yang menggunakan PeduliLindungi. Kendalanya tidak semua pekerja memiliki ponsel yang bisa mengakses aplikasi tersebut," terangnya.

Sutiasih berharap semua perusahaan di Sleman bisa menggunakan PeduliLindungi untuk mempermudah penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

"Harapannya semua perusahaan bisa menggunakan (PeduliLindungi) karena ini jadi persyaratan kalau perusahaan itu uji coba prokes sesuai kebijakan Kemenperin," tutupnya. (Andri Prasetiyo/Buz)