BI Beli Surat Berharga Negara Rp115,87 triliun

Jakarta, 14/6 - Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk APBN 2021 senilai Rp115,87 triliun hingga 8 Juni 2021, yang terdiri dari Rp40,41 triliun melalui lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui lelang tambahan (GSO). “Tahun lalu ada Rp473,4 triliun, tahun ini Rp115 triliun, ini salah satu koordinasi dengan KSSK bagaimana moneter mendukung fiskal tapi lebih dari itu juga mendukung KSSK karena ini menambah likuiditas,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin  (14 Juni 2021).

Melalui pembelian SBN tersebut, lanjut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, likuiditas perbankan sangat longgar yang tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi yakni 33,67 persen dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 10,94 persen. Kemudian likuiditas perekonomian juga meningkat yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit dalam (M1) yang tumbuh 17,4 persen dan dalam arti luas (M2) yang tumbuh 11,5 persen (yoy) pada April 2021.

Perry Warjiyo juga mengatakan, bahwa Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitave easing) di perbankan sebesar Rp93,42 triliun per 8 Juni 2021, sehingga total injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan sejak tahun 2020 mencapai 819,9 triliun atau 5,30 persen PDB. “Jadi dari sisi stabilitas moneter itu kelihatan dari inflasi yang terkendali likuiditas juga longgar,” ujar Perry Warjiyo.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Bank Indonesia telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan II. Sri Mulyani menuturkan penandatanganan SKB kedua melengkapi SKB pertama tertanggal 16 April 2020 terkait Bank Indonesia yang diperbolehkan untuk membeli SBN di pasar perdana. “(SKB) pertama BI akan menjadi standby buyer untuk pasar primer dari bond kita,” ujarnya.

Sementara pada SKB kedua, pemerintah dan BI mengambil langkah burden sharing yang didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk public goods/benefit dan non-public goods/benefit. (ari/ant)