Indonesia Dapat 10 Juta Dolar AS Untuk Peningkatan Efektivitas Dana Otsus di Papua

Jakarta, tvonenews.com - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil di Papua dan Papua Barat dalam menyusun program pembangunan yang menggunakan dana otonomi khusus (otsus).

Program kerjasama ini mendapat dana 10 juta dolar AS dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID.

"Program ini mendapat dana 10 juta dolar AS dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID, yang program-programnya juga melibatkan Wahana Visi Indonesia (WVI), INFID, dan Kitong Bisa Foundation (KBF)," kata Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu melalui keterangan tertulis yang diterima Selasa (1/8/2023).

Kerja sama itu, bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan dana otsus sehingga manfaatnya diterima oleh orang asli Papua (OAP).

"Program USAID Kolaborasi merupakan hasil kerja sama bersama Bappenas yang didukung oleh rakyat Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sejak 2022, program ini berjalan di Papua dan Papua Barat melalui dua pendekatan, yaitu dari pemerintah daerah (supply side) dan masyarakat (demand side)," kata Caroline.

Dia menjelaskan USAID Kolaborasi merupakan program yang didesain bersama-sama oleh USAID, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Papua selama 5 tahun yaitu sejak 2022 sampai dengan 2027.

Baca Juga

Anggota Komite Otsus Bongkar Cara Jitu Tingkatkan Pembangunan di Papua

Sejak program itu dimulai pada Mei 2022, realisasi sementara dari USAID Kolaborasi per Juni 2023 mencakup penyelesaian penyusunan dua modul perencanaan dan penganggaran, modul policy bootcamp (peningkatan kompetensi pembuatan kebijakan), pemilihan 22 anak muda (local champion) Papua yang dilibatkan untuk musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kampung dan kabupaten, 57 local champion dan kader yang dilatih dalam kegiatan Suara dan Aksi Warga, 385 aparatur sipil negara (ASN) di Papua dan Papua Barat menerima pelatihan perencanaan dan penganggaran, 1.088 warga Papua dan Papua Barat menerima edukasi mengenai otonomi khusus, dan 914 orang dari kelompok rentan di Papua dan Papua Barat penerima manfaat dari program pemerintah yang didukung USAID Kolaborasi.

Caroline menyampaikan dari berbagai program yang dilakukan USAID Kolaborasi, ada empat tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, membuat modul dan kurikulum perencanaan dan penganggaran, mendorong keterlibatan warga dalam proses pembangunan, dan mendukung pendidikan serta pelatihan untuk para perencana di pemerintahan serta pelajar di Papua.

Beberapa program yang telah berjalan di antaranya, pelatihan untuk para perencana (training of trainers for planners) yang diikuti ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait, pembinaan terhadap orang asli Papua yang terpilih sebagai local champion agar mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pemagangan di Bappenas dan kementerian/lembaga terkait, pengembangan SDG Center Universitas di kampus-kampus Papua dan Papua Barat, dan pembentukan tim asistensi teknis pemerintah daerah.

Dalam jumpa pers yang sama, salah satu ASN di Papua yang menerima pelatihan, Fransina Kaaf, menyampaikan dia telah merampungkan rangkaian pelatihan perencanaan dan penganggaran dari USAID Kolaborasi sehingga saat ini dia pun turut terlibat sebagai pemateri.

"Otsus yang sekarang ini aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru, kemudian kami difasilitasi untuk melatih rekan-rekan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya agar mereka dapat membuat perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran," tutur Fransina, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus di Biro Otonomi Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Caroline, saat ditemui selepas jumpa pers, menyampaikan program pelatihan dan peningkatan kompetensi itu rencananya akan diperluas ke tiga provinsi yang baru terbentuk di Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. "Rencananya mulai Oktober (2023)," ucap dia. (ant/ito)