Direksi Baru PGN Perlu Segera Ambil Langkah Strategis Terkait Kerja Sama dengan Gunvor

Jakarta, tvOnenews.com - PT PGN Tbk (PGAS) perlu mengambil langkah-langkah strategis proaktif untuk menangani masalah terkait kerjasama dengan Gunvor Ltd Singapore sebagai upaya menjaga integritas bisnis liquefied natural gas (LNG) dan kepercayaan pemegang saham.

Direksi yang baru terpilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus cermat bekerja untuk mengatasi dampak buruk yang akan timbul. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin menjadi blunder terbesar sepanjang sejarah PGN, karena potensi kerugian bernilai fantastis yang dapat mencapai sekitar Rp20 triliun. 

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Minggu (17/12/2023) saat wawancara bersama wartawan di Jakarta. 
 
Yusri menambahkan seluruh investor pemegang saham PGAS saat ini sedang harap-harap cemas akan terjadi kerugian besar, termasuk karyawan PGN terancam tidak bisa menikmati bonus akhir tahun.

Padahal pertengahan tahun lalu Direktur Utama PT PGN Tbk, M Haryo Yunianto dengan bangga menyatakan bahwa kerjasama dengan Gunvor merupakan bagian dari strategi Pertamina untuk memonetisasi portofolio LNG.

"Penanda tanganan MSPA (Master Sales Purchase Agreement) dan CN (Confirmation Note) untuk supply LNG ke Gunvor dilakukan tanpa adanya kontrak pasokan LNG ke PGN, belakangan diketahui portofolio LNG yang dijual PGN berasal dari kontrak Pertamina dengan Woodside Ltd Australia. Ini membuktikan profesionalitas Direksi PGN waktu itu memang jauh panggang dari api," ungkap Yusri.

Untuk mengatasi potensi goncangan dahsyat di PGN, lanjut Yusri, pemegang saham pada RUPS telah menunjuk Direksi baru yang profesional dengan meminimalisasi kerugian dan sekaligus mengamankan Direksi sebelumnya dari tuntutan hukum di kemudian hari.

Namun ironisnya menurut Yusri, dalam tugas mulia ini konon kabarnya ada 'penumpang gelap' yang ingin mengamankan 4 kasus mendera kerugian triliunan PGN sebelumnya yang telah dilaporkan oleh BPK RI ke KPK pada April 2023, terkesan kasus ini jalan di tempat.