Masih Bermasalah! Ganti Rugi 2.086 Hektare Tanah di IKN Belum Tuntas, Menteri AHY Ungkap Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah pembangunan infrastruktur hingga rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), status lahan di ibu kota baru ini ternyta masih banyak yang bermasalah. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa terdapat 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN yang belum tuntas proses ganti ruginya. 

AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. 

Selain persoal ganti rugi, AHY juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.

“Kami sudah mengkomunikasikan kepada otorita IKN dan pemerintah daerah setempat,” kata AHY di Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Menurut AHY, sebenarnya Kementerian ATR/BPN sudah siap menerbitkan sertifikat tanah untuk lahan tersebut. Namun, rencana itu terhambat karena berbagai faktor di luar ranah dan wewenang kementeriannya.

“Yang jelas kami ingin meyakinkan ini bisa terus berjalan dan jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan,” kata AHY.

Arahan Presiden

Sebelumnya, proses penyelesaian masalah 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara ini,telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada AHY saat melakukan kunjungan kerja ke IKN pada akhir Februari lalu.

AHY sempat menyampaikan komitmennya dalam membangun IKN di Kalimantan Timur. Pada tahap awal pembangunan, ia mengatakan kementeriannya akan fokus menangani masalah pertanahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dalam Rapat Kerja Nasional pada 7 Maret lalu, AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (RTDR) IKN. Selain itu, 10 dari 21 paket pengadaan tanah juga telah tuntas dikerjakan, dan mencapai 80 persen dari total keseluruhan lahan IKN. (ant)