Menkeu Sri Mulyani Sebut WWF ke-10 2024 di Bali Bisa Mendorong Adanya Dana Air Dunia, Tapi Mekanismenya Bagaimana?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara pada sesi panel di World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Sri Mulyani menyampaikan, WWF ke-10 2024 dapat menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan bersama atau blended finance guna pembangunan infrastruktur air dan sanitasi.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan jumlah investasi yang besar akan menjadi tantangan tersendiri dalam pembenahan infrastruktur air dan sanitasi yang memadai.

“Kita semuanya melihat bahwa kebutuhan, soal itu dan sanitasi itu membutuhkan investasi yang luar biasa besar. Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai,"

"Jadi banyak ikhtiar dilakukan ya, pada level local government, bahkan sampai desa, sampai ke nasional, dan pada level dunia,” kata Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024).

Baca Juga

Pemulangan 9 WNI Bukti Nyata Efektivitas Diplomasi RI

Sebagai tuan rumah WWF ke-10, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong adanya Dana Air Dunia atau Global Water Fund.

Hal itu akan menjadi salah satu program untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-6.

Sri Mulyani menegaskan, hal tersebut yang sedang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk dibahas bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) dari berbagai negara dan organisasi.

"Saya memahami bahwa kalau di dalam level global itu banyak lembaga-lembaga internasional dalam hal ini (pendanaan air), entah itu World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Itu berhasil. Pasti memiliki portfolio yang berhubungan dengan water dan sanitation," tambahnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendukung terbentuknya Global Water Fund karena dalam mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak membutuhkan kolaborasi antar pemerintah dan pihak swasta.

“Karena kalau kita bicara tentang trillion of money dollar, itu private sector yang memiliki. Dan mereka biasanya membutuhkan insentif dan regulasi atau policy yang lepat untuk kemudian bersama-sama dengan multilateral institution dan nasional maupun lokal untuk bisa,” jelas Sri Mulyani.

Namun sampai saat ini, desain mapupun detail dan mekanisme dari Global Water Fund tersebut masih belum dikaji secara komperhensif atau lebih rinci.