Prabowo Blak-blakan soal Bujet dan Kementerian Khusus untuk Program Makan Siang Gratis, Sadar Dini Rawan Kebocoran Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Presien Terpilih Prabowo Subianto blak-blakan bicara mengenai program makan siang gratis yang telah menjadi janjinya sejak Kampanye Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo mengungkap, program makan siang gratis bisa menjadi dorongan atau stimulus untuk pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Prabowo optimis program tersebut akan cepat terealisasi meski sebagian pihak masih mempertanyakan soal anggarannya.

Mantan tentara yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI meyakinkan, pihaknya sudah menghitung bahwa APBN Indonesia masih mampu untuk mewujudkan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-Anak.

"Jadi kita sudah hitung kemampuan kita sebagai negara, kita sudah hitung bahwa kita mampu," kata Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama tvOneNews, dikutip Sabtu (25/5/2024).

Baca Juga

Mulai Operasikan 9 Gardu JPL, KAI Properti Dukung Kesiapan Pengamanan Pelintasan

Tak hanya soal anggaran, Prabowo juga blak-blakan soal isu kementerian tambahan yang khusus menangani program tersebut.

Prabowo menyiratkan, pembentukan kementerian khusus untuk program tersebut sepertinya belum begitu mendesak.

Bisa jadi, program tersebut akan dijalankan lembaga atau badan khusus yang berada di bawah kementerian saja.

Sebab, poin penting yang dirinya tekankan adalah program tersebut bisa terealisasi tepat sasaran.

"Masalah organisasi (khusus), belum tentu. Kita sedang pikirkan apakah itu perlu kementerian khusus atau mungkin cukup badan saja," kata Prabowo.

"Saya kira bukan organisasi yang penting, yang terpenting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud dan sampai ke anak dengan tepat," tambahnya.

Prabowo menyadari bahwa realisasi program tersebut harus benar-benar efisien.

Mengingat bujet yang terserap untuk mewujudkan makan siang gratis tersebut, Prabowo sadar dini akan risiko kebocoran anggaran.

Oleh karena itu, fokusnya untuk mewujudkan janji kampanyenya itu adalah efisiensi. Bila memang kementerian atau lembaga khusus hanya akan memperbesar risiko kebocoran anggaran, maka hal itu mungkin akan dipertimbangkan.

"Sekarang ini bagaimana kita membuat suatu sistem eksekusi bahwa program ini dijalankan dengan efisien dan baik, tidak ada kebocoran, dan sampai ke anak-anak kita," jelas Prabowo.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan memfasilitasi ruang fiskal dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang memungkinkan program makan siang gratis dapat berjalan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara saat ditanya soal pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025.

Sri Mulyani menyadari bahwa program makan siang gratis adalah program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025

"Prinsipnya, adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (5/4). (rpi)