Aturan Baru Tata Kelola Lobster Menarik Minat Investor China, Menteri Trenggono: Kita Dapat Rp900 Miliar per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai aturan baru terkait tata kelola lobster.

Trenggono menyatakan, aturan baru tersebut mampu menarik minat investor asal China atau Tiongkok. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), perusahaan asing yang sudah berinvestasi di Indonesia diperbolehkan membawa BBL dari Indonesia untuk dibudidayakan di luar negeri.

"Ada satu perusahaan BUMN-nya Tiongkok, yang selama ini menjadi penampung hasil budidaya Vietnam. Itu yang kita tarik untuk investasi di sini. Sudah melakukan survei di wilayah Kepulauan Riau," kata Menteri Trenggono. 

Trenggono menyebut, investasi budi daya lobster di Tanah Air akan menambah pemasukan negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga

6 Shio yang Diramal Dapat Kekayaan pada 11 April 2026, Babi dan Monyet Bersiaplah!

Berdasarkan perhitungannya,transaksi pengiriman benih bening lobster (BBL) ke luar negeri sedikitnya akan menyumbang kas negara sebesar Rp900 miliar per tahun.

"Targetnya sekitar 30 juta bibit setiap bulan. Anggap sajalah 300 juta bibit satu tahun misalnya, kita kenakan Rp3.000 per bibit sebagai PNBP, itu berarti kita dapat Rp900 miliar satu tahun," jelasnya.

Seiring perubahan tata kelola lobster sesuai Permen KP Nomor 7/2024, KKP juga sudah membentuk PMO 724 belum lama ini. PMO 724 terdiri dari gabungan sejumlah unit kerja di KKP yang ditugaskan mengawal penuh pelaksanaan regulasi tata kelola lobster, mulai dari penangkapan BBL di alam, pengembangan budidaya lobster, investasi, hingga pengawasan terkait pemanfaatan BBL.

Dengan tata kelola lobster yang baru tersebut, Trenggono berharap angka penyelundupan BBL ke luar negeri bisa terus ditekan.

Pihaknya juga terus mengupayakan penguatan sistem pengawasan seiring usulan penambahan anggaran kementerian di tahun 2025.

KKP dalam rapat tersebut, ia juga mengusulkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp4,47 triliun, sehingga usulan pagu indikatif KKP pada 2025 menjadi Rp10,7 triliun. Lewat anggaran itu ia berharap pengawasan sumber daya perikanan Indonesia dapat diperketat.