Tommy Djiwandono Sebut Anggaran Rp71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis adalah Kesepakatan dengan Jokowi, Keponakan Prabowo: Kuncinya Bertahap

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas atau Tommy Djiwandono angkat bicara mengenai program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintahan baru nanti.

Tommy Djiwandono menyampaikan bahwa jajarannya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Sebagai Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Tommy menegaskan bahwa tidak ada gap antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam hal menjalankan program negara.

Hal itu disampaikan Tommy dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6).

"Saya harus garis bawahi bahwa yang dikatakan Bu Menkeu tadi, tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy dikutip tvOnenews.com, Selasa (25/6/2024).

Baca Juga

Anggota DPR Zulfikar Suhardi Soal Proyek Pembangunan PSEL: Jawab Persoalan Pengolahan Sampah

Keponakan Prabowo Subianto itu menegaskan, timnya dan Pemerintahan Jokowi telah menyepakati anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Saat ini, pihaknya tinggal menunggu hasil pembahasan yang dilakukan DPR terkait anggaran tersebut.

"Tadi angka Rp71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang. Tentunya kita juga harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti," kata Tommy.

Ia menambahkan berdasarkan kajian, anggaran tersebut dirasa cukup oleh Tim Prabowo-Gibran untuk menjalankan program.

Oleh karena itu, Tommy juga berharap program tersebut nantinya dapat direalisasikan segera setelah Prabowo-Gibran dilantik.

"Rp71 triliun buat kami adalah angka yang sangat baik. Kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Prabowo secara bertahap,"

"Kuncinya bertahap tetapi juga tentu prinsip-prinsip belanja berkualitas dan kita ingin mencapai 100% secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," terangnya.

Dalam forum yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah merinci, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBGP akan dilakukan secara bertahap.

Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Bendahara Negara itu mengatakan, Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah.

Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan. (rpi)