PELNI Usul Anggaran PMN Rp500 Miliar untuk Beli Kapal Penumpang Baru, Ada yang Sudah Usang Berusia 30 Tahun Lebih

Jakarta, tvOnenews.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menjadi salah satu perusahaan BUMN yang mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan PMN sebesar Rp500 miliar untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru.

Hal itu disampaikan Dirut PELNI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang disaksikan secara daring di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Kami mengusulkan nilai PMN sebesar Rp500 miliar untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru (new building) untuk menggantikan satu dari 12 kapal penumpang kami yang pada tahun 2024 telah melewati umur teknisnya 30 tahun," kata Dirut PELNI Tri Andayani.

Diungkapkan bahwa harga satu unit kapal penumpang yang diasumsikan berkisar senilai Rp1,5 triliun.

Kapal dengan harga tersebut sudah bisa ditujukan untuk melayari rute penugasan PSO pemerintah dan dapat mengangkut penumpang serta kargo kontainer.

Baca Juga

Prabowo Kucurkan Rp4 Triliun Bangun Palang Pintu di Perlintasan Sebidang, Flyover dan Underpass

Selain itu, kapal tersebut juga sudah menggunakan teknologi perkapalan terbaru khususnya pada aspek keselamatan kapal.

"Adapun besaran nilai PMN yang kami usulkan dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp500 miliar yang rencananya akan dimanfaatkan untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru (new building) 2 in 1 dengan kapasitas 1.000 penumpang dan 75 kontainer," katanya.

Sedangkan kekurangannya sebesar Rp1 triliun, lanjutnya, akan diusulkan oleh Pelni pada PMN Tahun Anggaran 2025.

Usulan PMN tersebut tentu mempunyai beberapa pertimbangan, khususnya terkait adanya armada yang telah usang.

Semakin bertambahnya umur teknis kapal, tentunya memberikan dampak resiko yang semakin tinggi pada aspek keselamatan.

Kemudian dampak inefisiensi yang juga semakin meningkat pada aspek operasional serta teknis yang pada akhirnya akan meningkatkan beban PSO bagi pemerintah.

Pertimbangan kedua adalah sebagai negara kepulauan, untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas masyarakat antar pulau di seluruh wilayah Indonesia, pengangkutan penumpang melalui moda transportasi laut menjadi hal yang sangat penting dan harus terus dilakukan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah.