Gagasan Thomas Djiwandono soal Pentingnya Local Expert untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Wakil Sri Mulyani Singgung soal Keselarasan Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mendorong perekonomian daerah agar lebih kuat dan berkelanjutan, salah satunya melalui peran regional dan local expert.

Belum lama ini, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan gagasan mengenai pentingnya peran para ahli ekonomi regional dan lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Ekonomi bagian dari rangkaian acara Regional Chief Economist Forum tahun 2024 di Serang, Banten.

Thomas menekankan, sumber utama pertumbuhan ekonomi serta pemangku kepentingan kebijakan banyak terdapat di daerah-daerah.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan fokus memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi regional melalui kolaborasi dengan peran regional dan local expert 

"Hal ini guna menajamkan penyusunan kebijakan di daerah, termasuk di antaranya melakukan monitoring rutin perkembangan ekonomi daerah, menganalisis kebijakan pusat terhadap dinamika ekonomi daerah, menjaga kesehatan dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah," kata Thomas Djiwandono dikutip dari laman Kemenkeu, Sabtu (10/8/2024).

Baca Juga

SMF dan PIP Siap Masuk Koperasi Desa Merah Putih, Tapi Asalkan Diawasi OJK

"Serta mengkomunikasikan kebijakan strategis pemerintah pusat kepada pemangku kepentingan daerah," imbuhnya.

Thomas atau Tommy Djiwandono juga mengungkapkan bahwa analisis ekonomi regional menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat.

"Di sinilah tugas dan peran strategis regional chief economist Kementerian Keuangan, yaitu mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisa dampak kebijakan terhadap perekonomian daerah. Regional chief economist harus dapat mengidentifikasi hal-hal yang penting di daerah, memberikan masukan dan saran kepada pemerintah agar #UangKita dapat tepat sasaran," tambahnya.

Selain itu, wakil dari Sri Mulyani tersebut juga mendorong unit-unit vertikal Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mengorkestrasi para ahli ekonomi di daerah agar mampu berkontribusi dalam menganalisis perekonomian setempat.

"Semakin banyak ahli yang terlibat dalam memahami, menganalisis perekonomian daerah dan APBD, diharapkan dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih tepat untuk perekonomian daerah," ucap Thomas.

Ia juga berharap kehadiran Kementerian Keuangan di daerah dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya ini termasuk penggalian potensi sumber pertumbuhan ekonomi, penyusunan kebijakan insentif yang tepat, pengelolaan belanja yang berkualitas, serta penyediaan alternatif pembiayaan untuk pembangunan daerah.