Rata-rata Subsidi BBM Habiskan Rp119 Triliun per Tahun, Pemerintah Rencanakan BBM Rendah Sulfur untuk Golongan Tertentu

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah sedang canakan langkah strategis dalam pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini memakan biaya besar.

Salah satu solusi yang akan dilakukan untuk menekan pembiayaan subsidi BBM adalah dengan dengan meluncurkan alternatif BBM rendah sulfur.

Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM menghabiskan anggaran hingga Rp119 triliun setiap tahunnya.

Guna meningkatkan kualitas dan efisiensi penyaluran subsidi tersebut, pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur khusus untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Selain untuk menekan anggaran subsidi yang kurang tepat sasaran, juga untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin memburuk.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menekankan pentingnya optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang memiliki kualitas lebih baik, yakni BBM rendah sulfur.

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan bahwa penyediaan BBM berkualitas ini diharapkan bisa mengurangi polusi udara sekaligus memastikan subsidi BBM diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ujar Rachmat melalui keterangan di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Rencana tersebut juga diharapkan bisa berjalan tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat atau anggaran negara.

Pemerintah menegaskan bahwa kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi tidak lagi berhak menerima subsidi BBM.

Hal ini dilakukan untuk lebih mengarahkan subsidi kepada golongan yang memang layak mendapatkannya.

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," ujar Rachmat.

Menanggapi kekhawatiran terkait dampak kebijakan ini terhadap masyarakat kelas menengah, Rachmat menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan kebutuhan mereka. 

Berdasarkan asumsi yang telah dilaporkan di berbagai media, kendaraan dengan kapasitas mesin lebih dari 1.400 cc kemungkinan tidak akan masuk dalam golongan penerima subsidi BBM.

Rachmat memperkirakan kebijakan ini hanya akan berdampak pada kurang dari 7% total populasi kendaraan di Indonesia.

Lebih lanjut, Rachmat memaparkan bahwa anggaran subsidi BBM yang besar dalam lima tahun terakhir tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan.

Kondisi ini menyebabkan alokasi pajak masyarakat tidak tersalurkan dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam penyaluran subsidi BBM, termasuk dengan penyediaan BBM rendah sulfur.

"Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut," ujar Deputi Rachmat.

Selain itu, masalah polusi udara yang semakin memburuk juga menjadi alasan utama pemerintah mendorong penggunaan BBM rendah sulfur.

Penyediaan BBM yang lebih bersih dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi tantangan lingkungan tersebut.

Kemenko Marves menegaskan bahwa kilang minyak di beberapa wilayah, khususnya di Jakarta, telah siap menyediakan solar rendah sulfur.

Oleh sebab itu, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jakarta dan direncanakan untuk diterapkan secara nasional pada tahun 2028.

Dengan adanya rencana ini, pemerintah berharap subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran dan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga lingkungan. (ant/rpi)