Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun Pastikan Penyebab Pelemahan Rupiah Bukan soal Penggeledahan di BI

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menanggapi penyebab pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, penyebab utama dari pelemahan rupiah saat ini terjadi murni karena kebijakan fiskal.

"Pelemahan rupiah murni karena masalah teknikal di pasar. Jadi bukan atas kebijakan ekonomi di Amerika Serikat dan faktor kemenangan Donald Trump," tegas dia dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Dia juga menekankan tidak ada hubungan penggeledahan BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melemahnya rupiah terhadap USD yang saat ini sedang berjalan. 

"Penyebab utama dari pelemahan yang saat ini terjadi murni karena kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang selama ini diambil dan dalam bulan ini karena inflasi di Amerika Serikat juga mengalami penurunan karena kepercayaan pasar pasca terpilihnya Trump sehingga memberikan sentimen negative yg mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada arah pelemahan," ungkapnya. 

Baca Juga

Bank Indonesia Sebut Investor Asing Mulai Balik ke Indonesia, Rupiah Tembus Lagi di Bawah Rp18.000

Untuk itu, Bank Indonesia diminta berkonsentrasi penuh melakukan langkah-langkah kebijakan operasi moneter yang konstruktif untuk membuat nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap US dollars. 

"Jadi apa yg terjadi saat ini dengan pelemahan rupiah murni karena masalah teknis tidak ada kaitannya dengan penggeledahan KPK di Bank Indonesia," terang Misbakhun.

Dia menambakan terkait dengan penggeledahan KPK di kantor Bank Indonesia itu adalah prosedur dari proses hukum yang harus dihormati dalam rangka penegakan hukum atas kasus yang sedang didalami oleh KPK.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu ruangan yang diperiksa penyidik dalam penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Di sana ada beberapa ruangan yang kami geledah, di antaranya adalah ruangan Gubernur BI," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Penggeledahan yang dilakukan merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BI.(lkf)