PMII Jakarta Desak Prabowo Prioritaskan Program 3 Juta Rumah: Backlog Perumahan Sudah Mengkhawatirkan

Jakarta, tvOnenews.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah.

Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Nadzir Ahyaul’ilmi, menilai program ini harus menjadi prioritas utama untuk mengatasi kebutuhan mendesak kepemilikan rumah, terutama bagi generasi muda seperti milenial dan Gen Z.

Nadzir memaparkan bahwa permasalahan backlog perumahan semakin memprihatinkan. Berdasarkan data tahun 2023, backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta unit, naik 1,7 juta unit dari tahun sebelumnya.

Beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi daerah dengan backlog perumahan tertinggi.

“Pak Prabowo punya kesempatan untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dengan mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi momok, yaitu backlog perumahan,” ujar Nadzir, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

Meskipun program ini menjadi salah satu janji kampanye Prabowo, Nadzir menyayangkan bahwa perhatian pemerintah terhadap program tiga juta rumah masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan program prioritas lainnya, seperti makan bergizi gratis.

Baca Juga

KPK Masih Kaji Soal Penerapan Kebijakan WFH Setiap Jumat

“Kami menyayangkan perhatian pemerintah terhadap program tiga juta rumah tidak sebesar program lain. Misalnya, anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun, sedangkan program tiga juta rumah hanya Rp 5,27 triliun,” tegas Nadzir.

Ia juga memperkirakan angka backlog perumahan akan semakin membengkak pada 2024 jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintahan Prabowo untuk melakukan langkah mitigasi guna mengatasi permasalahan ini yang berdampak langsung pada generasi muda.

Dengan urgensi kebutuhan hunian yang semakin tinggi, PMII DKI Jakarta berharap program ini dapat menjadi prioritas utama pemerintah demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

“Backlog perumahan harus segera diatasi. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal keadilan sosial bagi generasi muda Indonesia,” tutup Nadzir.

Program tiga juta rumah ini berada di bawah kendali Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk tahun 2025, Kementerian PKP menerima alokasi anggaran sebesar Rp 5,27 triliun, yang berasal dari total anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 116,227 triliun.