Ada 120 Ribu Sertifikat Rumah Subsidi Bermasalah Gegara Developer Nakal, Apa Tindakan Tegas Erick Thohir?

Jakarta, tvOnenews.com - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2019, terdapat ratusan ribu rumah KPR yang sertifikatnya bermasalah akibat developer nakal.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu saat konferensi pers di Gedung Kementerian BUMN, pada Selasa (21/1/2025).

“Jadi, sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri, sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu pendapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN, belum memiliki sertifikat,” kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menuturkan bahwa ribuan sertifikat tersebut bermasalah lantaran adanya developer yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan sertifikat.

“Ada yang developernya raib, ada yang masih ada dan tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu per proyek rumah atau 4 ribu developer,” jelas Nixon.

Sementara itu Nixon mengungkapkan bahwa pihak BTN sejak tahun 2019 sudah mulai menyelesaikan sebanyak 80 ribu sertifikat. Saat ini masih tersisa sejumlah rumah yang sertifikatnya belum keluar.

“Nah sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat, yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah. Dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000. Kami janji, tahun depannya 15.000, sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini kelar,” jelas Nixon.

Kemudian Nixon menegaskan dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pihaknya telah melakukan berbagai cara yakni membuat matrix developer berdasarkan pertanggungjawabannya

“Ini kita telah membuat istilahnya rating developer, ada yang platinum, gold, silver, sampai yang non-rating. Nah kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini,” terang Nixon.

Selain itu Nixon menyebutkan pihaknya juga terus melakukan perbaikan dengan membentuk task force di internal BTN dan bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan program ini.

“Kami juga sudah membuat tempat pengaduan atau call center salah satunya adalah pengaduan sertifikat. Ya memang banyak masih lewat surat, tapi yang lewat pengaduan juga cukup banyak,” jelas Nixon.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan telah memerintahkan BTN untuk memblacklist para developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

“Mohon maaf, developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist di BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data,” tegas Erick Thohir.

“Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun, tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada. Bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi. Ini kan kasihan,” sambungnya. (ars/rpi)