Menko Zulkifli: Bulog Dapat Anggaran Rp39 Triliun untuk Serap Beras

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Perum Bulog memperoleh total anggaran Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025.

"Saat ini, Bulog memiliki dana Rp23 triliun yang sudah siap, ditambah Rp16,6 triliun dari Kementerian Keuangan, sehingga totalnya mencapai Rp39 triliun," ujar Zulkifli dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Jumat.

Pemerintah akan membeli beras dari petani selama masa panen raya yang berlangsung pada Februari, Maret, dan April 2025. Dengan adanya anggaran tersebut, Bulog diharapkan mampu menyerap gabah dan beras sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Jadi, tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah," tegasnya.

Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain itu, sektor swasta juga diharapkan mengikuti harga yang sama dalam pembelian dari petani.

Zulkifli berharap panen raya kali ini dapat berjalan lancar, sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.

Baca Juga

Kementerian PU Realisasikan Visi Ketahanan Pangan Era Prabowo di Merauke

"Mudah-mudahan panen raya ini bisa terserap dengan baik, sehingga petani mendapatkan manfaat yang optimal. Jika ini berkelanjutan, swasembada pangan yang kita targetkan bisa tercapai dan dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang," katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati target penyerapan beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita sudah sepakat menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025, sebagaimana arahan Presiden sebelum berangkat ke India," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/1).

Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki surplus beras 2,9 juta ton hingga Maret 2025, dengan proyeksi stok beras nasional mencapai 4 juta ton pada April 2025. Ia berharap program penyerapan hasil panen ini dapat berjalan optimal demi mendukung ketahanan pangan nasional. (ant/nsp)