Luhut: Anggaran Bansos Capai Rp500 Triliun, tapi hanya Separuh yang Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap masih banyak bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. 

Ia menyebut, dari total anggaran Rp500 triliun, hanya separuhnya yang sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. 

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (8/2/2025).

Luhut menilai, persoalan tersebut disebabkan oleh sejumlah hal. Seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Luhut bersama Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bekerja sama untuk membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos.

Baca Juga

Luhut Beri Kode Keras Bea Cukai Bisa Tergeser DSI, Semua Pengawasan Ekspor Bakal Berbasis AI

Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan transformasi besar untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya melalui digitalisasi bansos untuk memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

"Langkah pertama adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE," ujar Luhut. 

Konsolidasi ini, lanjut dia, akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat. Ia menyebut, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Luhut menerangkan pemerintah juga menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. 

Upaya ini menjadi bagian dari ekosistem digital pemerintahan, GovTech yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus mendatang.

"Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan. Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan," jelas Luhut.