Sebelum IHSG Kena Trading Halt, Sri Mulyani Umumkan Realisasi APBN Februari Defisit

Jakarta, tvOnenews.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kena suspensi atau trading halt, Selasa (18/3/2025). Hal itu terjadi karena kian dalamnya penurunan IHSG.

Berdasarkan grafik bursa, IHSG anjlok hingga 5 persen lebih. Besar penurunan itu yang membuat perdagangan bursa memberikan suspensi.

Dari grafik bursa, hingga pukul 11.18 WIB, IHSG amblas sedalam 325 poin atau setara -5,02 persen ke level 6.146,91. 

Pada level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

Kabar itu sontak memicu kecemasan, banyak investor dan pengamat bursa juga mengeluarkan sejumlah spekulasi.

Pasalnya, trading halt pada IHSG kali ini adalah yang pertama sejak pandemi Covid-19 lalu. Tepatnya pada 10 September 2020 lalu.

Baca Juga

Purbaya Bongkar Alasan Kembali Dukung Mobil Listrik, Perang Timur Tengah Diprediksi Panjang dan BBM Bisa Jadi Bom APBN

Terlebih, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani mengutip antara.

Kata Sri Mulyani, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target. 

(vsf)