Indonesia Mau 'Nego' Kebijakan Tarif 32 Persen dari Trump, Padahal Masih Tak Punya Dubes RI untuk AS

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif 32 persen untuk barang dari Indonesia yang masuk ke AS.

Tarif 32 persen itu diumumkan Trump pada 2 April 2025 lalu.

Sebanyak 60 negara terdampak atas kebijakan Trump itu, dimana Indonesia menjadi salah satunya.

Masing-masing negara memiliki persentase yang berbeda untuk barang-barang yang masuk ke AS.

Beberapa negara terdampak kebijakan tarif Trump, dalam kondisi terbaru sudah menyiapkan strategi untuk menyikapi kebijakan Trump tersebut.

Salah satunya adalah Kanada, melansir antara, melalui Perdana Menteri Mark Carney, menyatakan siap melawan kebijakan tersebut dan akan memperkuat ekonominya di antara negara-negara G7. Meskipun Kanada berhasil menghindari tarif 10 persen dalam Perjanjian USMCA, beberapa barang lain tetap dikenakan bea masuk hingga 25 persen.

Baca Juga

Tarif Parkir Tidak Naik, Dishub Fokus Benahi Tata Kelola dan Tertibkan Parkir Liar

Selain Kanada, Uni Eropa (UE) juga bersiap melakukan tindakan balasan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan paket pertama sanksi untuk merespons tarif baja yang diberlakukan AS. Bahkan, UE tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah tambahan guna melindungi kepentingan bisnisnya.

Di sisi lain, China juga bereaksi keras dengan menyatakan bahwa mereka akan "mengambil tindakan balasan yang tegas" terhadap kebijakan tarif Trump. Negeri Tirai Bambu menghadapi tambahan tarif hingga 34 persen, di luar bea masuk 20 persen yang sebelumnya telah diberlakukan.

Sementara Indonesia, melansir dari laman resmi Kemenko Perekonomian, menyebut Pemerintah Indonesia akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Komunikasi Indonesia kepada AS dilakukan melalui tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional.

"Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative," tulis keterangan Kemenko Perekonomian.

Namun, sorotan diberikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa pemerintah perlu segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

Hal itu agar dubes Indonesia untuk AS dapat menjembatani negosiasi terkait kebijakan terbaru tarif impor Presiden Donald Trump.

Indef menyoroti posisi Dubes Indonesia untuk AS yang telah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023 usai ditunjuk menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho, dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

"“Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.

(vsf)