Mau Negosiasi Tarif dengan AS, Tapi Posisi Dubes RI di Amerika Kosong! Wamenlu Bilang Begini

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno buka suara kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

Padahal, pemerintah akan melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

Namun demikian, Wamenlu menegaskan bahwa kekosongan posisi Dubes RI di AS tidak akan menghambat proses negosiasi tarif Trump antara kedua negara. 

Ia menegaskan, peran delegasi Indonesia tetap kuat karena dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang secara jabatan setara dengan mitra AS di perundingan tingkat tinggi. 

“Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya,” kata Havas usai konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Havas menjelaskan bahwa belum terisinya posisi Dubes RI untuk AS berkaitan dengan proses transisi pemerintahan.

Baca Juga

Selat Hormuz Masih Bergejolak, RI Ambil Pasokan Minyak dari Afrika dan Venezuela

Meskipun demikian, ia tetap optimistis bahwa negosiasi akan berlangsung dengan baik.

Akan tetapi, menurutnya terlalu dini untuk memperkirakan hasil konkret dari perundingan yang akan datang.

Saat ini pemerintah tengah menyusun sejumlah paket strategi yang akan dibawa ke Washington D.C. sebagai bagian dari langkah menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan diplomasi yang bersifat saling menguntungkan, tanpa perlu mengambil langkah balasan atas kebijakan tarif tersebut.

Sebelum pertemuan resmi dengan AS, Indonesia juga akan berdiskusi dengan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pandangan dan memperkuat posisi bersama di hadapan AS.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga.

Dalam dialog bersama pelaku usaha, pemerintah menyampaikan bahwa ada empat strategi utama yang akan diusulkan dalam negosiasi dengan AS.

Pertama, Indonesia akan mengajukan pembaruan atas perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), yang dinilai sudah tidak lagi relevan sejak ditandatangani pada 1996.

“Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong (revitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” ucap Airlangga.

Kedua, pemerintah akan menyampaikan usulan pelonggaran Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap berbagai pembatasan ekspor-impor dari dan ke AS.

Ketiga, Indonesia akan mendorong peningkatan impor dan investasi dari AS, termasuk lewat pembelian minyak dan gas (migas).

Keempat, pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, seperti penurunan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) impor, dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor.

Langkah ini ditujukan untuk mendorong arus barang dari AS dan tetap menjaga daya saing ekspor Indonesia.

“Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas,” ujar Airlangga. (ant/rpi)