Investasi Raksasa di Tengah Gangguan: Proyek Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Dihantam Premanisme, MPR Minta Pemerintah Bertindak

Jakarta, tvOnenews.com – Proyek ambisius pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, tengah disorot publik. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkap adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme terhadap proyek investasi asing tersebut.

Dalam kunjungannya ke pabrik BYD di Shenzhen, China pada 16 April 2025, Eddy menyampaikan bahwa dirinya menerima laporan terkait intimidasi dan gangguan premanisme yang menghambat kelancaran pembangunan sarana produksi BYD di Indonesia.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan videonya yang dikutip di Instagram, Senin (21/4/2025).

Jaminan Keamanan Adalah Harga Mati bagi Investor

Eddy menekankan pentingnya jaminan keamanan sebagai faktor utama yang menentukan masuknya investasi asing ke Tanah Air. Ia berharap pemerintah segera bertindak dan memberi kepastian hukum agar kejadian serupa tidak terulang.

"Itu jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tegasnya.

Baca Juga

Sikat Premanisme di Palembang, Polda Sumsel Amankan 3 Orang pada Hari Pertama Operasi

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menyatakan akan mendalami laporan ini dan segera berkoordinasi dengan pihak BYD untuk memastikan kelancaran proyek.

Proyek Strategis: BYD Siap Jadi Raksasa Otomotif ASEAN

Pabrik BYD di Indonesia digadang menjadi fasilitas otomotif terbesar di kawasan ASEAN. Berdiri di atas lahan 108 hektare di kawasan Subang Smartpolitan, pabrik ini tengah dalam proses pengembangan tambahan menjadi 126 hektare, dengan total investasi mencapai Rp 11,7 triliun.

Liu Xueliang, General Manager BYD Asia-Pacific, menyebut bahwa pembangunan pabrik ini ditargetkan selesai dalam waktu lebih singkat dibanding negara lain.

"Namun bila didukung pemerintah, kami yakin bisa menyelesaikan pembangunan pabrik dan memulai produksi komersial pada awal 2026," katanya dikutip pada hari Kamis (24/4/2025). 

Dampak Besar Bagi Ekonomi dan Lapangan Kerja

Pabrik ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi awal 150.000 unit mobil listrik per tahun, yang kemudian akan ditingkatkan. Selain itu, BYD juga berencana membuka fasilitas produksi baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium.

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang akan terserap naik drastis — dari semula 8.700 orang menjadi 18.814 orang.

Aksi Premanisme Harus Dibasmi

Gangguan dari ormas dan aksi premanisme terhadap pembangunan pabrik BYD menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks menjamin iklim investasi yang aman dan berkelanjutan. 

Dengan nilai investasi triliunan rupiah dan proyeksi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, proyek ini wajib dilindungi dan dikawal.

Sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI, pemerintah dituntut bersikap tegas. Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dari investor global.

Proyek pabrik BYD di Subang bukan hanya tentang produksi mobil listrik, tapi tentang masa depan industri hijau Indonesia. Saatnya pemerintah menjadikan keamanan investasi sebagai prioritas nasional. (nsp)