Singgung 8 Usulan Forum Purnawirawan TNI yang Minta Gibran Dicopot, Romy PPP: Negeri Ini sedang Menghadapi Badai Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Delapan tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin menjadi sorotan setelah mendapat respons dari Istana.

Adapun delapan tuntutan dari para pensiunan tentara itu memuat berbagai isu krusial, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan hingga masalah mendesak dicopotnya Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Romy, menyatakan bahwa partainya menghormati apa yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Namun demikian, ia menilai bahwa Indonesia saat ini sebaiknya lebih memprioritaskan penanganan masalah ekonomi yang tengah dihadapi.

Menurut Romy, dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.

Sehingga, perhatian pemerintah dan masyarakat saat perlu difokuskan pada solusi ekonomi, bukan pada isu politik atau wacana perombakan sistem.

Baca Juga

Bantah Pernyataan Said Didu, Komisi VI DPR RI Sebut EO Penggerak Ekonomi Nasional

"Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu," ujar Romy kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (25/4/2025), 

Ia menambahkan, dampak ekonomi global sudah mulai terlihat di Indonesia, salah satunya melalui gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini mulai terjadi di berbagai sektor.

Sebagai pelaku usaha, Romy mengaku sedang berjuang untuk menjaga kelangsungan kerja ribuan karyawannya agar tidak terdampak kondisi tersebut.

Dalam pernyataannya, Romy juga menyerukan pentingnya kebersamaan dan solidaritas nasional di tengah tantangan ekonomi yang berat.

Oleh karena itu, dirinya mendorong semua pihak untuk menyingkirkan perbedaan pandangan dan fokus pada kerja sama menyelesaikan persoalan bersama.

"Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan," ucap dia.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghargai delapan usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (24/4).

Menurut Wiranto, Presiden memahami bahwa perbedaan pandangan di masyarakat adalah hal yang wajar.

Namun sebagai kepala negara, Prabowo tidak bisa langsung merespons usulan tersebut secara spontan karena melibatkan kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Dalam negara yang kita menganut trias politica, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” tegas Wiranto.

Delapan poin usulan dari Forum Purnawirawan mencakup sejumlah isu penting, antara lain dorongan untuk mengembalikan UUD 1945 seperti semula, hingga permintaan reshuffle kabinet, serta mendesak digantinya Wapres Gibran.

Namun, pemerintah menilai hal tersebut harus ditanggapi dengan hati-hati agar tidak memperuncing ketegangan di tengah situasi nasional yang rentan.

Berikut 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI itu telah ditandatangani oleh 107 Jenderal, 73  Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

Dokumen pernyataan sikap itu telah beredar di berbagai media sosial dan pemberitaan nasional. (rpi)