Airlangga Hartarto Beberkan Langkah Strategis RI Masuk CPTPP dan OECD

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah isu strategis yang dibahas dalam pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Pembahasan tersebut termasuk aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Pertahanan dan kerja sama regional, kerja sama regional itu termasuk memperkuat ASEAN dengan Australia, kemudian mengevaluasi CEPA, karena CEPA dalam 5 tahun itu harus dievaluasi, dan pada waktu pendataan tahun 2020 dengan periode sekarang sudah 5 tahun,” kata Airlangga.

“Jadi sudah waktunya, dalam nanti negosiasi ini tentu hal strategis baru perlu kita masukkan, termasuk kerja sama di critical mineral,” sambungnya.

Airlangga menjelaskan, sektor pertanian, energi, serta program makan bergizi gratis juga menjadi perhatian Australia. Australia disebut memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP dan OECD.

“Tadi Bapak Presiden juga mengangkat sektor baik itu pertanian, energi, kemudian juga dari pihak Australia mendukung dan mengapresiasi makan bergizi gratis, kemudian juga Indonesia aksesi ke CPTPP, karena dalam CPTPP ini kan ketuanya kan Australia. Dan juga untuk mendukung aksesi OECD. Jadi selanjutnya tentu, di berbagai sektor akan diterjemahkan oleh masing-masing kementerian,” ungkapnya.

Baca Juga

PSI Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis Presiden Prabowo, Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati

Terkait progres aksesi Indonesia ke CPTPP dan OECD, Airlangga menegaskan Australia sebagai ketua CPTPP siap memproses keanggotaan Indonesia, sementara Indonesia tengah mengirim dokumen awal untuk masuk OECD.

“CPTPP karena ini kepemimpinannya Australia, mereka menjanjikan akan segera memproses aksesi Indonesia, dan yang terakhir itu CPTPP menerima UK (Inggris). UK itu prosesnya hampir 3 tahun,” tuturnya.

“Dan dalam proses dari OECD, Indonesia sedang mengirim initial memorandum ke OECD, nanti pada awal bulan Juni ada ministerial meeting, kita berharap pada saat menjelang ministerial meeting status initial memorandum kita sudah bisa,” tandasnya. (agr)