Menkeu Sebut Pembiayaan Anggaran Melalui Utang Turun 66,1 Persen

Jakarta, tvOne

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan anggaran negara melalui utang sepanjang Januari-Februari 2021 turun 66,1 persen menjadi Rp92,9 triliun dari Rp273,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Jumlah pembiayaan utang kita merosot sangat tajam. Artinya, realisasi pembiayaan penerbitan utang kita turun hingga 66 persen dari tahun lalu," kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.
 
Hingga bulan kedua 2022, realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan utang tersebut mencapai 9,5 persen dari target yang sebesar Rp973,6 triliun.
 
Secara lebih rinci, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 tercatat Rp67,7 triliun atau 6,8 persen dari target Rp991,3 triliun, dan turun 75,1 persen dari Rp271,4 triliun pada Februari 2021.
 
Sri Mulyani menuturkan, penyusutan pembiayaan APBN melalui penerbitan utang berdampak positif terhadap posisi imbal hasil atau yield SBN di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
 
"Ini hal yang bagus karena sekarang risiko bergeser kepada sektor keuangan, dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, suku bunga akan naik, dan ini akan mempengaruhi yield, tentu SBN harus kita jaga. Dan dengan penerbitan yang menurun, kita nisa menghindari sebagian dari risiko," katanya.
 
Penyesuaian strategi utang, menurut dia, dilakukan mulai akhir Februari 2022, melalui penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.
 
Pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia dalam skema burden sharing untuk membiayai APBN.
 
BI tercatat telah membeli surat utang senilai Rp8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp6,06 triliun dan SBSN Rp2,70 triliun.
 
"SKB III BI akan dilakukan pada semester kedua (2022) sehingga memberikan penopang bagi kita untuk menghadapi situasi, volatilitas, dan risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang meningkat dari tren global," ungkap Ani.

Porsi penarikan utang sepanjang 2022 akan terus dijaga mengingat keberadaan tekanan global yang berpotensi berdampak terhadap kondisi APBN.
 
"Ini adalah cara kita untuk melindungi APBN, karena APBN harus dijaga kesehatannya agar APBN bisa melindungi masyarakat dan lindungi ekonomi," kata Menkeu.(Ant/Jeg)