Presiden Prabowo Gelontorkan Paket Stimulus Ekonomi Rp24,44 Triliun, Sri Mulyani: Pertumbuhan Harus Dijaga

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.

Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025), bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Presiden menetapkan lima kelompok kebijakan stimulus yang menyasar transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol.

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Sri Mulyani kepada awak media.

Kebijakan pertama berupa diskon moda transportasi selama masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025. Pemerintah mengalokasikan Rp0,94 triliun untuk diskon 30 persen tiket kereta api bagi 2,8 juta penumpang, skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen untuk 6 juta penumpang pesawat ekonomi, dan potongan harga 50 persen untuk angkutan laut bagi 0,5 juta penumpang.

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga

Upaya Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat

Diskon 20 persen tarif jalan tol untuk 110 juta pengguna juga diterapkan pada periode yang sama, dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” lanjutnya.

Stimulus terbesar dalam paket ini adalah penebalan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp11,93 triliun. Tambahan dana Rp200 ribu per bulan selama dua bulan akan diberikan kepada 18,3 juta penerima Kartu Sembako, disertai 10 kg beras gratis per bulan.

Pemerintah juga mengucurkan Rp10,72 triliun untuk bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. BSU ini menyasar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 565 ribu guru honorer dari Kementerian Dikdasmen serta Kementerian Agama.