Proyek Giant Sea Wall Butuh Rp123 Triliun, AHY Sebut Masih dalam Kajian Mendalam: Kita Tak Ingin Cepat-Cepat

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir.

Proyek yang salah satu agenda strategis yang saat ini masih berada dalam tahap kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pemerintah butuh dana Rp123 triliun untuk membangun Giant Sea Wall di wilayah pesisir Jakarta.

“Kalau ditanya berapa, kurang lebih studi yang pernah kami lakukan di waktu sebelumnya adalah kurang lebih 8 bilion USD, Rp123 triliun. Itu hanya untuk wilayah Jakarta, kurang lebih 41 km,” ungkap AHY di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Mengingat besarnya anggaran dan teknis yang kompleks, AHY menyampaikan bahwa pemerintah belum akan mengambil keputusan tergesa-gesa terkait proyek berskala besar tersebut.

Ia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menilai seluruh aspek pembangunan tanggul laut.

Baca Juga

Gubernur Pramono Sebut Olah Air Laut Jadi Air Tawar Bisa Dijalankan jika Proyek Giant Sea Wall Dimulai

"Tentunya masih terus kita pelajari karena ini ruang yang terbuka untuk semua, kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi ini proyek besar," ujar AHY.

Menurut kajian yang telah dilakukan sebelumnya, pembangunan tanggul laut di wilayah Jakarta saja memerlukan anggaran sekitar 8 miliar dolar AS dengan panjang kurang lebih 41 kilometer.

"Terkait dengan Giant Sea Wall, kami menyebutnya coastal protection sekaligus juga flood management, kita memitigasi bahaya banjir dan juga terjadinya penurunan permukaan tanah," kata AHY.

Ia juga memaparkan proyek ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Selain itu, sejumlah pihak bahkan telah menyampaikan kesiriusannya untuk ikut serta dalam pembangunan proyek tersebut.

Dari sisi pemerintahan pusat, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama para menteri guna membahas kesiapan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang di sepanjang wilayah pesisir utara Pulau Jawa.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, terutama naiknya permukaan laut yang mengancam kawasan pesisir.

Teddy menambahkan bahwa keberadaan Giant Sea Wall nantinya diharapkan bukan hanya sebagai pelindung fisik terhadap abrasi, tetapi juga mendukung ketahanan lingkungan dan menyediakan akses air bersih bagi wilayah pesisir yang selama ini kekurangan.

Sejauh ini, Kemenko IPK terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan terkait, guna menyelaraskan visi dan rencana kerja untuk mewujudkan proyek tersebut secara bertahap.

Adapun proyek ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Kementerian PUPR tercatat telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Belanda dan Korea Selatan sejak 2016 untuk merancang sistem tanggul laut terpadu dari Cilegon hingga Gresik, dengan panjang keseluruhan yang diproyeksikan mencapai 946 kilometer.

Mengingat kompleksitas teknis dan besarnya anggaran, pembangunan Giant Sea Wall menjadi proyek jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang, keterlibatan lintas sektor, serta kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. (ant/rpi)