Kementan dan DPR Kawal Pupuk Subsidi Untuk Petani, Distribusi Kini Lebih Efisien dan Transparan

tvOnenws.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI terus mengawal distribusi pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan komitmen ini dilakukan agar kebijakan distribusi pupuk dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Kalau dulu ruwet, sekarang insya Allah lancar selancar-lancarnya,” kata Panggah saat meninjau langsung pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Selasa (12/8/2025) bersama jajaran Komisi IV DPR RI, Kementan, PT Pupuk Kaltim, dan pemangku kepentingan lainnya.

Panggah menjelaskan bahwa sistem distribusi pupuk subsidi yang dulu ruwet kini dibuat lebih sederhana, efisien, dan tepat sasaran. Perubahan kebijakan ini menempatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai dua pihak utama dalam penyaluran pupuk.

“Komisi IV sangat concern terhadap kelancaran kebijakan ini, bagaimana pupuk dapat terus menyediakan dukungan bagi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” tambah Panggah.

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Bahlil Ingin Nyaleg di Pemilu 2029: Saya Enggak Mau Berpikir Seperti Ketum Partai Lain

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan bahwa pemerintah memastikan tata kelola distribusi pupuk subsidi telah dijalankan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres). Tata kelola ini juga terus disempurnakan.

“Kami sudah menjalankan tata kelola distribusi pupuk sesuai Perpres dan terus berkoordinasi dengan PT PIHC untuk melakukan berbagai penyempurnaan,” ujarnya.

Andi menegaskan koordinasi intensif dengan PT Pupuk Indonesia dilakukan untuk memastikan pupuk tersalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting dalam pengawasan distribusi.

“Pemerintah daerah melalui dinas dan penyuluh pertanian juga penting dalam mengawal distribusi pupuk ini. Jika ada alokasi yang rendah serapannya, dapat dilakukan realokasi antar kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan di daerah lain. Ketahanan pangan jangan sampai terganggu,” tegas Andi.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa perubahan tata kelola distribusi pupuk merupakan langkah strategis untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak. 

“Kami ingin petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk. Sistem yang baru ini lebih sederhana, diawasi ketat, dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pungkasnya. (rpi)