DPD RI Sebut Anggaran ke Daerah Meningkat Signifikan dalam Skema Asta Cita, Begini Klaim Tamsil Linrung

Jakarta, tvOnenews.com - Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Asta Cita.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung. Menurutnya, program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan diharapkan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

“Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Asta Cita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025).

Menurut sosok yang dijuluki sebagai maestro anggaran ini, program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Ia menilai, kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Asta Cita. 

“Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” papar Tamsil.

Baca Juga

Ketua DPD RI Sebut Persoalan Narkoba Bukan Hanya Milik BNN: Ini Masalah Kita Semua

Karena itu, politisi yang pernah memimpin Badan Anggaran DPR RI ini menekankan, bahwa pengurangan dana transfer ke daerah dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif. Hal itu merupakan tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing. 

Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat.Sal

ah satunya adalah penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujar Tamsil.