Whoosh dan Bayang Jebakan Utang: Purbaya Angkat Tangan, Jangan Sampai Nasib RI seperti Sri Lanka

"Akuisisi oleh China ini merupakan bagian dari program penukaran piutang China terhadap utang yang dimiliki Sri Lanka. Perjanjian ini memiliki persyaratan yang tidak menguntungkan bagi Sri Lanka, termasuk kemungkinan pemindahan pangkalan angkatan laut dari wilayah pelabuhan yang dikuasai China. Ini yang diperkirakan akan segera terjadi pada Whoosh. Bagaimana bentuknya belum tahu. Yang pasti ini sebuah tragedi yang menyedihkan," tegas Agus.

Mahinda Rajapaksa dan Bayang Politik di Balik Proyek

Di balik proyek ambisius itu, ada peran sentral Presiden Mahinda Rajapaksa yang juga dikenal sebagai tokoh politik kontroversial di Sri Lanka.

Dialah sosok yang menggagas proyek-proyek besar di Hambantota sebagai bagian dari agenda politik bertajuk “Mahinda Chinthana Idiri Dakma” atau “Pikiran Mahinda untuk Masa Depan”.

Namun, di balik ambisinya, Rajapaksa kerap dikritik karena dugaan korupsi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia selama masa jabatannya antara 2005–2015.

Ia juga dituding menempatkan banyak anggota keluarganya di posisi strategis pemerintahan serta menekan kebebasan pers dengan mendorong penindasan terhadap para kritikus dan jurnalis.

Meskipun kalah dalam pemilu presiden Sri Lanka di tahun 2015, karier politik Rajapaksa tidak sejatinya berakhir. Ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018 dan kembali menjabat pada tahun 2019.

Namun, dinasti politik keluarga Rajapaksa akhirnya runtuh akibat krisis ekonomi parah pada tahun 2022, yang memicu demonstrasi massal. Mahinda Rajapaksa terpaksa mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Mei 2022.

Siapa Bakal Menanggung Utang KCIC?

Jika Purbaya menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan melibatkan APBN untuk menanggung utang KCIC, lantas siapa lagi yang harus bertanggung jawab?

Pasalnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya masih terus mengkaji berbagai opsi skema penyelesaian utang proyek tersebut,

Ia mengaku bahwa penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” ujar Rosan ditemui usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, Selasa (14/10/2025).