Menko AHY di Balairung Dialogue 2025: Infrastruktur Harus Mengantar Indonesia Menuju Ekonomi 8%

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan diyakini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil disebut harus mampu bergerak selaras untuk menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga merata secara manfaat.

Ketua Umum ILUNI UI, Pramudya A. Oktavinanda, menegaskan pentingnya membangun jembatan kolaborasi. 

“Alumni UI berada di berbagai posisi strategis, di pemerintahan, organisasi internasional, institusi akademik, dunia usaha, dan banyak ruang pengabdian lainnya. Melalui forum seperti ini, peran ILUNI UI adalah menjadi penghubung yang mempertemukan perspektif dan kepakaran."

"Dari dialog yang sehat inilah lahir kolaborasi yang sinergis. Sebab, tidak ada tantangan besar bangsa yang dapat diselesaikan sendiri; hanya dengan bekerja bersama kita dapat menghadirkan terobosan yang berdampak," terang Pram.

Sementara itu, Ketua Umum IKASTARA Mohamad Fachri,  menambahkan mengenai pentingnya ruang kolaboratif yang inklusif. Menurutnya, komunitas alumni tidak boleh menjadi ruang yang eksklusif dalam hal kepentingan bangsa.

"Almamater adalah identitas, tetapi pengabdian harus merangkul lebih luas. Karena itu, kami membuka dialog dengan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lain agar komunikasi dapat terjalin dengan baik. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana mengkomunikasikan gagasan dan kebijakan secara lebih efektif kepada masyarakat. Di situlah kolaborasi lintas pihak menjadi kunci," jelas Fachri.

Melalui Balairung Dialogue 2025, diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata komunitas alumni dalam mendorong kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Balairung Dialogue 2025 menunjukkan bahwa percepatan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak untuk bersinergi. (rpi)