Impor Bungkil Kedelai Dialihkan ke BUMN, Akademisi IPB Sebut Negara Hadir Lindungi Peternak
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan pemerintah yang mengalihkan kewenangan impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai kepada badan usaha milik negara PT Berdikari, dinilai sebagai langkah strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi serta kebutuhan penguatan tata kelola pangan nasional.
Hal itu disampaikan Akademisi IPB University, Prima Gandhi, yang menilai penugasan impor bungkil kedelai kepada BUMN merupakan respons yang relevan di tengah dinamika harga kedelai global dan meningkatnya tekanan terhadap industri pakan ternak dalam negeri.
“Kebijakan ini sangat tepat di tengah gejolak harga kedelai global dan tekanan yang kian meningkat terhadap industri pakan ternak. Dalam jangka pendek, kebijakan ini juga sangat logis karena menunjukkan respons cepat negara terhadap ketidakpastian pasar global,” ujar Prima dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Pemerintah sebelumnya menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2026 impor SBM dilakukan melalui BUMN PT Berdikari. Menurut Prima, penugasan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam penguasaan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas.
Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan peran negara dalam menguasai cabang produksi penting.
Bungkil kedelai merupakan salah satu sumber protein utama dalam pakan unggas dan babi. Komoditas ini menyumbang sekitar 20 hingga 25 persen kebutuhan bahan baku pakan nasional. Kebutuhan bungkil kedelai nasional diperkirakan mencapai 5 hingga 6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik belum pernah melampaui 10 persen dari total kebutuhan.
Tingginya ketergantungan terhadap impor tersebut membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan pergerakan nilai tukar. Kondisi ini semakin diperparah oleh gangguan produksi di negara produsen utama akibat fenomena El Nino pada paruh kedua 2025.
Prima menjelaskan, terganggunya panen di Brasil dan Argentina berdampak pada lonjakan harga pakan dunia hingga sekitar 30 persen. Kenaikan tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan industri peternakan nasional.
Sebelum penugasan impor diberikan kepada BUMN, mekanisme impor yang melibatkan banyak pelaku usaha dinilai berpotensi memicu penguasaan pasar oleh kelompok tertentu.
Pemerintah berharap kehadiran BUMN dapat menjaga stabilitas harga, mencegah praktik penimbunan, serta memastikan distribusi bungkil kedelai lebih merata ke seluruh wilayah.
“Dari sisi pragmatis, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada peternak kecil dan industri dalam negeri,” ujar Prima.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Prima mengingatkan bahwa efektivitas penugasan impor sangat bergantung pada kesiapan BUMN yang ditunjuk. Pengalaman penugasan impor pada komoditas lain, seperti beras dan gula, menunjukkan adanya potensi masalah, mulai dari inefisiensi birokrasi hingga risiko keterlambatan pasokan.
“Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi peternak justru berpotensi menciptakan ketidakpastian baru,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan PT Berdikari memiliki kapasitas kelembagaan, kekuatan finansial, kesiapan logistik, serta manajemen risiko yang memadai. Hal ini dinilai penting agar penugasan impor tidak mengganggu pasokan pakan dan keberlanjutan industri peternakan nasional.
Prima menambahkan, penugasan impor bungkil kedelai kepada BUMN seharusnya diposisikan sebagai solusi jangka pendek, bukan sebagai kebijakan permanen. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mendorong transformasi sistem pakan nasional melalui peningkatan produksi kedelai domestik, pengembangan bahan pakan alternatif berbasis lokal, serta pemberian insentif fiskal untuk menekan ketergantungan impor.
“Dengan strategi berlapis, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor SBM, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pakan dari sumber daya lokal secara berkelanjutan,” jelasnya. (rpi)
Load more