Harga Pangan Mulai Jinak Jelang Lebaran, Bapanas Pastikan Stok Aman hingga Idul Fitri

Jakarta, tvOnenews.com - Harga pangan pokok strategis nasional menunjukkan tren penurunan dan mulai stabil menjelang Ramadan hingga Lebaran 2026. Pemerintah memastikan kondisi ini ditopang oleh ketersediaan stok yang aman serta intervensi pasar yang terus digencarkan demi menjaga daya beli masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa pemantauan harga di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan penurunan setelah sempat berfluktuasi di awal Ramadan 1447 Hijriah.

“Secara umum pangan pokok sudah stabil dan stok aman. Harapannya memasuki Lebaran nanti, dengan pemantauan yang terus dilakukan, harga bisa terus turun. Memang ada variasi, tapi tren besarnya sudah mulai stabil,” ujar Ketut dalam keterangannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Ketut, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap volatilitas harga pangan strategis, khususnya pada minggu-minggu awal Ramadan. Fluktuasi harga, kata dia, tidak boleh terlalu tinggi karena berpotensi menekan daya beli masyarakat.

“Stok aman dan pemerintah optimistis harga pangan hingga Idul Fitri tetap terkendali,” tegasnya.

Harga di Pasar Masih Sesuai Acuan

Baca Juga

Gibran Cek Pasar Gelondong Gede Tuban, Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Ketut mencontohkan hasil peninjauan di Pasar Senen, Jakarta, yang menunjukkan sebagian besar komoditas pangan pokok strategis masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen.

Harga daging sapi terpantau relatif stabil di kisaran Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Daging ayam berada di sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah, yang sempat menembus Rp110.000 per kilogram, kini turun ke level Rp100.000 per kilogram.

“Cabai rawit merah sudah turun dibanding kemarin. Telur juga bervariasi, ada yang Rp29.000 hingga Rp30.500 per kilogram,” ungkap Ketut.

Intervensi Pangan Terus Digenjot

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah melalui Bapanas bersama Perum Bulog terus menjalankan berbagai program intervensi pangan. Program tersebut mencakup bantuan pangan beras, subsidi harga, hingga operasi pasar.

Ketut menyebut program bantuan pangan menjadi salah satu bantalan ekonomi penting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkatkan secara signifikan.

“Bantuan pangan akan diberikan kepada 33,2 juta KPM mulai bulan Maret. Seluruh persiapan sudah dilakukan agar program ini bisa berjalan tepat waktu,” jelasnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Jumlah penerima bantuan tercatat mencapai 33.244.408 orang di seluruh Indonesia.

Jawa Dominan, Indonesia Timur Ikut Diperkuat

Lima provinsi dengan jumlah penerima bantuan pangan terbesar masih didominasi Pulau Jawa. Jawa Barat tercatat sebagai penerima terbanyak dengan 6.093.530 penerima, disusul Jawa Timur 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah 5.071.126 penerima. Selanjutnya Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten sebanyak 1.298.597 penerima.

Sementara itu, pemerintah juga meningkatkan cakupan penerima di wilayah Indonesia timur. Di Maluku, jumlah penerima bertambah menjadi 266.500 orang. Maluku Utara meningkat menjadi 112.428 penerima. Papua bertambah menjadi 118.076 penerima, Papua Barat 74.044 penerima, dan Papua Barat Daya 78.965 penerima.

Untuk wilayah pegunungan dan selatan Papua, jumlah penerima juga meningkat signifikan. Papua Pegunungan mencapai 265.356 penerima, Papua Tengah 228.654 penerima, dan Papua Selatan 73.601 penerima.

Bapanas berharap distribusi bantuan pangan ini dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan. Selain itu, bantuan tersebut diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengalihkan pengeluaran ke kebutuhan pokok lain atau kegiatan produktif.

SPHP Beras Berlanjut di 2026

Selain bantuan pangan, Bapanas memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap berjalan sepanjang 2026. Program SPHP beras yang sebelumnya diperpanjang hingga akhir Februari 2026 akan kembali dilanjutkan mulai Maret mendatang.

Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,97 triliun bagi program SPHP beras. Anggaran ini setara dengan subsidi harga untuk sekitar 828 ribu ton beras yang akan disalurkan ke masyarakat.

Pemerintah Tegas Jaga Harga Ramadan

Secara terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak boleh ada pihak yang memainkan harga pangan, terutama selama Ramadan.

“Seluruh sektor pangan harus mengikuti regulasi harga yang ada. Jangan sampai ada yang mengganggu rakyat,” tegas Amran.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga minggu ketiga Februari 2026 masih terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Namun, hanya tujuh provinsi yang mencatat kenaikan di atas 2 persen.

Tujuh provinsi tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat.

Meski demikian, pemerintah optimistis tren harga pangan nasional tetap terkendali hingga Lebaran, seiring penguatan stok, distribusi, dan intervensi pasar yang terus dilakukan. (nsp)