Mendagri Usul Inovasi Pajak Daerah Dibayar Langsung dengan Sistem ala QRIS, Demi Cegah Kebocoran PAD

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mengembangkan inovasi digital dalam sistem pembayaran pajak daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui sistem pemungutan pajak yang lebih transparan dan efisien.

Mendagri menjelaskan, konsep sistem pembayaran tersebut akan dibuat terintegrasi secara daring dan memiliki mekanisme yang mirip dengan layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS milik Bank Indonesia (BI).

Sistem ini diharapkan mampu menghubungkan transaksi pajak secaca langsung dengan pemerintah daerah.

"Kalau yang nasionalnya, saya udah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem yang seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda," jelasnya, dikutip Senin (9/3/2026).

Dalam meningkatkan PAD, Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu menambah jenis pajak baru yang dapat membebani masyarakat.

Baca Juga

Tito Karnavian Soroti APBD yang Masih Mengendap, Pemda Diminta Segera Genjot Belanja Daerah

Ia menjelaskan, konsumen sebenarnya sudah membayar pajak setiap kali melakukan transaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut biasanya terlebih dahulu dikumpulkan oleh pelaku usaha sebagai pihak pemungut.

"Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?" ungkapnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu (8/3/2026).

Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara daring, Mendagri berharap pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah. Dengan mekanisme tersebut, dana pajak tidak lagi harus melalui pengelola usaha terlebih dahulu.

Ia meyakini sistem ini dapat menutup potensi kebocoran penerimaan pajak sekaligus meningkatkan PAD secara signifikan.

Tito juga menyinggung keberhasilan Kabupaten Badung di Bali yang mampu mencapai tingkat kemandirian fiskal tinggi.

Daerah tersebut memperoleh PAD besar dari sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan dan restoran. Kondisi itu membuat Badung tetap stabil meskipun terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan yang sama, ia menilai potensi serupa juga dimiliki oleh wilayah Kepulauan Riau, terutama di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan tersebut dinilai memiliki sektor hospitality yang berkembang pesat serta berpotensi menjadi destinasi MICE berskala nasional, sejajar dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu (digitalisasi pembayaran pajak), nasional atau inisiatif daerah sendiri, silakan. Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat, sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal," pungkas Mendagri.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran kepala BPS se-Sumatera.

Turut hadir Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, serta Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut. (rpi)