Harga Minyak Dunia Melonjak, Dorongan Percepat B50 Menguat untuk Tekan Beban Impor Energi

Jakarta, tvOnenews.com – Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50 persen (B50). Langkah ini dipandang krusial guna menekan beban impor energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung, menegaskan bahwa percepatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 atau lebih tinggi menjadi solusi realistis menghadapi tekanan harga energi global yang terus meningkat.

Lonjakan Harga Minyak Bebani APBN

Menurut Tungkot, kenaikan harga minyak mentah dunia memiliki dampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$10 per barel dapat meningkatkan beban negara secara signifikan.

“Setiap kenaikan US$10 per barel, tambahan beban APBN bisa mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor energi fosil untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan tersebut membuat ekonomi nasional rentan terhadap gejolak global.

Baca Juga

Minyak Dunia Diproyeksi Tembus US$105 per Barel Imbas Konflik Timur Tengah Kembali Panas

Konflik Timur Tengah Picu Risiko Energi

Tungkot menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah, khususnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz, memiliki peran vital dalam pasokan energi dunia. Sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan energi fosil global bergantung pada jalur ini, termasuk pasokan untuk Indonesia.

Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu distribusi energi dan mendorong harga minyak semakin tinggi. Akibatnya, negara importir seperti Indonesia harus membayar lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi.

“Negara importir seperti Indonesia bisa membayar dua kali lipat harga impor akibat konflik ini,” jelasnya.

B50 Jadi Solusi Kurangi Ketergantungan Impor

Dalam situasi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai menjadi langkah strategis, salah satunya melalui percepatan implementasi B50. Program ini mengombinasikan 50 persen solar dengan 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.

Tungkot menilai, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjalankan kebijakan ini. Pengalaman panjang dalam implementasi mandatori biodiesel sejak 2009 menjadi fondasi penting untuk melangkah ke tahap B50.

Ia menyebut, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat pencampuran biodiesel tertinggi di dunia, serta produsen biodiesel terbesar ketiga setelah kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

“Ekosistem biodiesel kita sudah terbentuk hingga B40, ini jadi modal kuat untuk naik ke B50,” tegasnya.

Kapasitas Industri dan Bahan Baku Mencukupi

Dari sisi kesiapan industri, kapasitas produksi biodiesel nasional dinilai sudah memadai. Saat ini, kapasitas industri mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter, cukup untuk mendukung implementasi B50.

Sementara itu, kebutuhan biodiesel untuk program B50 diperkirakan mencapai sekitar:

• 20 juta kiloliter biodiesel (FAME)

• Membutuhkan 16–18 juta ton crude palm oil (CPO)

Di sisi lain, produksi CPO nasional pada 2025 tercatat mencapai sekitar 57 juta ton, sehingga pasokan bahan baku dinilai lebih dari cukup.

“Dari sisi bahan baku tidak ada masalah, sangat mencukupi untuk implementasi B50,” ujar Tungkot.

Sejarah Panjang Mandatori Biodiesel

Indonesia telah menjalankan program mandatori biodiesel sejak 2009, dimulai dari campuran B1 (1 persen biodiesel dan 99 persen solar). Seiring waktu, pemerintah terus meningkatkan tingkat pencampuran hingga mencapai B40 pada 2025.

Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan berbagai kebijakan, termasuk insentif dari dana sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Insentif tersebut digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar, sehingga program ini tetap berjalan secara berkelanjutan.

Dampak Ekonomi: Hemat Devisa hingga Tekan Impor

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai implementasi B40 sebelumnya telah memberikan manfaat signifikan, terutama dalam mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan menghemat devisa negara.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahkan menyatakan bahwa percepatan B50 menjadi langkah strategis untuk menghadapi dampak konflik global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Potensi Dampak pada Ekspor CPO

Meski dinilai menguntungkan dari sisi energi, peningkatan alokasi CPO untuk kebutuhan biodiesel domestik berpotensi mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek.

Namun, Tungkot menilai hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara strategis oleh pemerintah.

“Memang ada potensi pengurangan ekspor jika produksi tidak meningkat, tapi ini bagian dari kebijakan yang harus dihitung secara matang,” ujarnya.

Momentum Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Di tengah tekanan global, percepatan implementasi B50 dinilai bukan hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi juga langkah strategis jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. (nsp)