Krisis Energi Bisa Tekan APBN, MPR Minta Subsidi BBM-LPG Lebih Tepat Sasaran
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Situasi krisis energi global dinilai dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar lebih tepat sasaran serta mengurangi tekanan terhadap APBN.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara.
"Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3/2206).
Ia menegaskan bahwa reformasi subsidi energi merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditunda.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan desain kebijakan energi untuk jangka panjang guna memastikan keberlanjutan sistem energi nasional.
"Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu," kata dia.
Eddy menyampaikan bahwa sejak awal dirinya konsisten mendorong perbaikan subsidi energi sebagai langkah strategis untuk menekan beban APBN.
Hal ini didukung oleh berbagai data yang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna BBM bersubsidi seperti Pertalite, solar, serta LPG justru berasal dari kelompok masyarakat mampu yang tidak berhak menerima subsidi.
"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan," kata dia.
Politikus yang juga bergelar doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia ini kembali menekankan pentingnya mengalihkan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara, tetapi juga untuk membangun fondasi kemandirian energi Indonesia di masa depan.
"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," tutur Eddy.
Sebagai penutup, ia menilai reformasi subsidi energi perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. (ant/rpi)
Load more