Mentan Ancam Tarik Bantuan jika Sumbar Tak Serius Atasi Dampak Bencana: Apalagi Kadang Anggarannya Tak Habis
- Kementan
Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota tidak responsif dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.
Hal itu disampaikan saat Mentan meninjau langsung progres pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.
"Ini kalau dia (Pemda) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/4/2026).
Ia menyoroti lambannya penanganan sektor pertanian di wilayah tersebut, terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan sejak Januari 2026, namun realisasinya dinilai belum optimal.
Mentan mengingatkan bahwa ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan penanganan lahan terdampak bencana dapat berdampak langsung pada masyarakat serta mengganggu ketahanan pangan daerah.
"Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Amran juga mengungkapkan bahwa kendala birokrasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang menghambat percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Barat.
"Komunikasi dan birokrasi kita," kata dia.
Saat melakukan peninjauan, Mentan berinteraksi langsung dengan operator alat berat yang tengah membersihkan lahan pertanian dari material sisa banjir.
Operator tersebut mengakui bahwa pekerjaan pengerukan baru dimulai menjelang kedatangan rombongan Mentan. Hal serupa juga disampaikan oleh seorang petani yang ditemui di lokasi.
Menurut Mentan, kondisi tersebut tidak boleh terulang karena berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian.
Ia juga mengingatkan bahwa bantuan telah dicairkan sejak awal tahun setelah pertemuannya dengan Bupati Padang Pariaman di Batam. Namun hingga kini, penanganan di lapangan dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengakui adanya keterlambatan dalam penanganan sektor pertanian pascabencana, terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Ia menyebut hambatan tersebut berkaitan dengan proses birokrasi.
"Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas," ujar Vasko. (ant/rpi)
Load more